Akbar Tandjung dan Kiprahnya di Pilpres dari Masa ke Masa

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung menyatakan dukungannya kepada calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Dukungan itu disampaikan Akbar usai acara syukuran HUT Ke-72 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan syukuran gelar Pahlawan Nasional kepada Profesor Drs Lafran Pane di kediamannya di Jalan Purnawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 5 Februari 2019. Ia pun punya alasan sendiri di balik dukungannya untuk Jokowi tersebut.

Menurut Akbar, Jokowi menunjukkan banyak keberhasilan selama menjalankan pemerintahan selama kurang lebih hampir lima tahun. Selain itu, tokoh senior Partai Golkar itu juga menghormati keputusan partai berlambang pohon beringin tersebut yang sudah sepenuhnya mendukung Jokowi di Pilpres 2019.

“Saya sebagai Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar tentu menghormati. Selain menghormati keputusan Munas Golkar, saya juga melihat bahwa beliau telah memberikan keberhasilan yang cukup dirasakan oleh masyarakat,” kata Akbar, Selasa, 5 Februari 2019.

Lebih rinci, Akbar menjelaskan bahwa pemerintahan Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi sudah berhasil melaksanakan pembangunan bangsa. Pembangunan tersebut, lanjut Akbar, harus berkesinambungan. Maka dari itu, Akbar berharap Jokowi bisa melanjutkan periode keduanya sebagai Presiden RI.

“Pembangunan itu yang paling bagus tentu berkesinambungan. Kalau berkesinambungan ya tentu harapan saya beliau kembali menjadi presiden,” ucap Akbar, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat Majelis Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI).

Terkait dukungan langsung dari Akbar Tandjung tersebut, Jokowi sendiri menyampaikan apresiasi. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, Akbar Tandjung merupakan tokoh besar HMI yang juga memiliki pengaruh luas. “Yang paling penting kita sekali lagi, Pak Akbar adalah tokoh besar, tokoh pemuda HMI, tokoh Golkar yang memiliki pengaruh besar,” kata Jokowi.

Siap Pengaruhi HMI Dukung Jokowi

Meski mendukung Jokowi di Pilpres 2019, Akbar tak serta merta mengaku dan mengklaim bahwa dukungannya tersebut mewakili KAHMI sebagai sebuah organisasi. Meski menurut Akbar sendiri memang banyak anggota KAHMI yang mendukung Jokowi.

“Tapi yang sepengetahuan saya cukup banyak dari warga KAHMI yang menyatakan dukungan ke Pak Jokowi. Tapi saya tidak menyatakan saya merepresentasi, tapi saya tahu warga KAHMI juga mengatakan ke saya akan memberikan dukungan ke Jokowi,” kata Akbar.

Akbar sendiri tak menutup kemungkinan untuk mengajak anggota HMI untuk memilih Jokowi di Pilpres 2019. Namun, ia tak bisa memperkirakan akan sejauh mana pengaruhnya terhadap junior-juniornya di HMI tersebut.

“Saya menggunakan hak pilih saya, dan hak pilih saya kepada Pak Jokowi. Pilihan saya akan mempengaruhi adik-adik saya atau memberikan dukungan beliau, saya rasanya memang akan mempengaruhi. Tapi, sejauh mana pengaruhnya saya tentu tidak bisa mengatakan,” ujarnya.

Kiprah Akbar Tandjung di Kancah Politik Nasional

Akbar Tandjung memang dikenal sebagai sosok politisi senior yang sudah banyak makan asam garam di kancah perpolitikan nasional. Berbagai jabatan penting dan strategis sudah pernah dirasakannya selama berpolitik. Bahkan, Akbar juga pernah merasakan panasnya persaingan untuk menjadi bakal calon presiden di beberapa kesempatan pemilu.

Namun, meski tak pernah sampai untuk bertarung sebagai calon presiden, setidaknya Akbar pernah masuk ke dalam pemerintahan. Berbagai posisi menteru pernah ia rasakan di sejumlah periode. Sebelumnya juga, Akbar pernah merasakan menjadi perwakilan rakyat di parlemen.

Misalnya saja pada periode 1977-1988, Akbar pernah menjadi anggota Fraksi Karya Pembangunan (FKP) DPR-RI yang mewakili Provinsi Jawa Timur. Kemudian, kiprahnya berlanjut pada 1982-1983, di mana pada masa itu ia menjabat Wakil Sekretaris FKP DPR.

Berlanjut pada 1987-1992 dan 1992-1997, Akbar menjabat Sekretaris FKP-MPR dan anggota Badan Pekerja MPR-RI. Sosok kelahiran Sibolga, Sumatera Utara pada 14 Agustus 1945 tersebut pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga pada periode 1988-1993, Menteri Negara Perumahan Rakyat (1993-1998), Menteri Negara Perumahan dan Pemukiman (1998).

Kiprahnya di dunia politik tak berhenti sampai di situ, pada 1997-1998, Akbar menjabat Wakil Ketua FKP MPR. Bahkan, ia kembali masuk ke pemerintahan dengan menduduki jabatan Menteri Sekretaris Negara (1998-1999). Pada 1997-1999, ia menjabat Wakil Ketua FKP MPR dan Wakil Ketua PAH II Badan Pekerja MPR.

Saat Indonesia memasuki masa reformasi, Akbar Tandjung berhasil terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar masa jabatan 1998-2004. Sejak 6 Oktober 1999, ia terpilih menjadi Ketua DPR-RI periode 1999-2004 melalui pemungutan suara (voting). Beliau meraih 411 suara, mengalahkan rival utamanya Soetardjo Soerjogoeritno dari PDI Perjuangan.

Saat itu, dari daftar hadir terdapat 491 anggota Dewan yang ikut dalam pemungutan suara. Soetardjo Soerjogoeritno (Fraksi PDI Perjuangan) sendiri mendapatkan total 54 suara, Hamzah Haz (Fraksi PPP) 6 suara, Khofifah Indar Parawansa (Fraksi PKB) 13 suara, AM Fatwa 2 suara, dan abstain 5 suara. Dengan demikian, keempat nama itu praktis menjadi Wakil Ketua DPR-RI.

Akbar Tandjung dan Kegagalannya Ikut Pilpres

Saat masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar rentang 1998-2004, Akbar Tandjung pernah jadi sorotan publik ketika lolos dari jerat hukum usai Mahkamah Agung menerima permohonan kasasinya. Kondisi itu lah yang akhirnya memungkinkan dirinya untuk ikut serta maju sebagai calon presiden di Pemilu 2004.

Sayangnya, Akbar akhirnya tidak dicalonkan partainya sendiri karena dikalahkan oleh Wiranto dalam Konvensi Calon Presiden Golkar. Pada saat itu, Golkar akhirnya resmi mengusung Wiranto dan Salahuddin Wahid sebagai capres dan cawapres di Pemilu 2004. Sayangnya, Wiranto-Salahuddin gagal.

Selanjutnya Akbar Tanjung juga kehilangan jabatan sebagai ketua Umum Partai Golkar setelah dikalahkan oleh Jusuf Kalla yang telah menjadi Wakil Presiden. Saat itu, JK menjadi orang nomor satu di Partai Golkar periode 2004-2009 sebelum akhirnya digantikan Aburizal Bakrie.

Tak berhenti sampai di situ, niat Akbar untuk ikut meramaikan bursa capres juga muncul di Pemilu 2009. Saat itu pada pertengahan 2008 atau setahun jelang Pemilu 2009, Akbar menyatakan siap maju sebagai capres. Bahkan, kala itu ia siap untuk ikut konvensi, bahkan mencari dukungan untuk maju sebagai capres.

“Saya berencana maju sebagai capres. Karena saya orang Golkar, saya akan ikuti secara prosedur. Jika Golkar akan melakukan konvensi, maka saya akan maju dari Golkar. Kalau peluang itu tertutup, saya melihat siapa yang akan mendukung saya,” kata Akbar usai peresmian Korps Alumni HMI Majelis Wilayah Jabar di Hotel Panghegar, Bandung, Senin, 12 Mei 2008.

Terkait rencana pencalonannya saat itu, Akbar sendiri melihat perkembangan politik yang ada. “Saya coba cermati parpol politik yang ikut dalam Pemilu. Saya juga akan lihat parpol yang punya dukungan yang signifikan,” ujar sosok yang kini berusia 73 tahun tersebut.

Saat itu pula, dengan rasa optimisme tinggi, Akbar mengatakan bahwa majunya dirinya dalam bursa capres, semata-mata untuk kemajuan bangsa Indonesia. “Saya ingin bisa dapat kesempatan pengabdian kepada masyarakat melalui jalur kepemimpinan,” ucapnya.

Sayangnya, lagi-lagi Akbar harus memupus mimpinya untuk maju sebagai capres di Pilpres 2009. Saat itu, Golkar mengusung pasangan Jusuf Kalla dan Wiranto sebagai capres dan cawapres andalan mereka. Namun, JK-Wiranto gagal menang lantaran pasangan SBY-Boediono lah yang terpilih.

Seperti sebuah istilah “Tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi”, setidaknya hal itu lah yang menggambarkan sosok Akbar Tandjung di usianya yang sudah mulai senja. Di Pilpres 2014, Akbar Tandjung bahkan pernah menyatakan siap maju, meski bukan lagi sebagai capres.

Ya, Akbar berharap bisa maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2014 jika ada capres atau partai yang melamarnya. Dalam pernyataan di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 12 Maret 2014, Akbar mengatakan bahwa siap mendampingi sosok capres, terutama dari partai yang sama platformnya dengan Golkar, yakni nasionalis.

“Kalau ditanya siap, ya saya nyatakan siap menjadi cawapres. Bukan capres, karena Golkar sudah punya capres, yaitu Aburizal Bakrie,” kata Akbar, Rabu, 12 Maret 2014 lalu.

Kesiapan Akbar untuk menjadi cawapres ini mengingat ada sebuah lembaga survei, Freedom Foundation, yang didirikan alumnus IAIN Jakarta dan Universitas Paramadina Jakarta, mempublikasi sejumlah figur capres dan cawapres. Dalam survei itu, nama Akbar masuk sebagai cawapres dengan dukungan enam persen.

“Saya pendiri KNPI, pendiri Kelompok Cipayung, mantan Ketua Umum PB HMI, pernah jadi Menpora dan juga Mensesneg, lalu Ketua Umum Golkar dan terakhir Ketua DPR RI. Mungkin dengan pengalaman ini masyarakat menilai saya cukup punya kemampuan untuk menjadi wapres,” kata Akbar.