post

Current Affairs

Afghanistan, COVID-19, dan Bom Taliban

Ramadhan, 15 Mei 2020

Afghanistan menghadapi situasi mencekam dalam beberapa hari terakhir. Selain berjibaku melawan pandemi COVID-19, negara itu mengalami kenyataan pahit dihantam sejumlah serangan teror. Upaya perdamaian di negara yang dilanda perang selama belasan tahun itu pun terasa makin asing dan jauh.

Hingga Jumat (15/5), berdasarkan data real time Worldometers, jumlah kasus positif COVID-19 di Afghanistan mencapai 5.639 orang. Dari jumlah itu, ada 136 orang yang meninggal dunia dan 691 orang dinyatakan sembuh.

Di sisi lain, telah terjadi setidaknya tiga serangan mematikan dalam sepekan terakhir di Afghanistan. Serangan pertama dan kedua terjadi pada hari Selasa (12/5), di mana sekelompok orang bersenjata menyerang rumah sakit dan pemakaman di ibu kota Kabul dan Nangahar. Serangan ketiga terjadi Kamis (14/5), lewat bom truk.

Kementerian Kesehatan Masyarakat Afghanistan telah memperingatkan, jika kekerasan terus meningkat, tenaga medis tidak dapat bekerja dan akses warga sipil terhadap layanan kesehatan bakal terputus.

Kemarin (14/5), sebuah truk yang mengangkut bom meledak di dekat pengadilan kota Gardez, Afghanistan Timur. Setidaknya ada lima orang tewas dalam serangan yang diklaim oleh gerilyawan Taliban ini,

"Sebuah ledakan bom mobil terjadi di dekat pengadilan militer di kota Gardez, yang merupakan wilayah yang padat penduduk. Puluhan warga sipil dikhawatirkan tewas dan terluka," kata Tariq Arian, Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Afghanistan dikutip dari Al Jazeera, Jumat (15/05).

Baca Juga: Bagaimana Irak Menghadapi COVID-19?

Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan bahwa kelompok pemberontak bertanggung jawab atas serangan itu. Tariq Arian pun menyalahkan jaringan militan Haqqani, yang memiliki hubungan dengan pemberontak Taliban dan kelompok militan Lashkar-e-Taiba yang berbasis di Pakistan. Kelompok-kelompok ini jarang secara terbuka mengklaim tanggung jawab atas serangan.

Ledakan itu terjadi setelah beberapa orang bersenjata menyerang ruangan bersalin sebuah rumah sakit di Kabul, yang menewaskan 24 orang, termasuk ibu dan bayi yang baru lahir, Selasa (12/5).

Pada hari yang sama, ledakan bom bunuh diri yang diklaim oleh Islamic State di pemakaman umum di kota Nangahar, di wilayah timur Afghanistan, menewaskan 32 orang. Kejadian itu sekitar satu jam sebelum insiden bom di rumah sakit. Serangan dimulai ketika kepolisian setempat melakukan upacara pemakaman komandan mereka. Sejumlah pejabat pemerintah hadir dalam pemakaman tersebut dan ikut menjadi korban.

Presiden Ashraf Ghani, dikutip AFP, Selasa (12/5), mengutuk serangan tersebut. Ia mengaku telah memerintahkan militer untuk beralih ke mode ofensif dengan operasi serangan terhadap Taliban dan kelompok-kelompok teror lainnya, ketimbang sikap defensif yang telah diadopsi ketika Amerika Serikat (AS) menarik pasukan dan mencoba untuk menengahi pembicaraan dengan Taliban.

Ghani menuduh kelompok-kelompok militan mengabaikan seruan berulang kali agar mengurangi aksi kekerasan.

Sejak kesepakatan penarikan pasukan militer pada Februari lalu, ditandatangani AS dan Taliban, proses perundingan antara pemerintah Afghanistan dan Taliban mengalami jalan buntu, karena masalah pertukaran tahanan dan kekerasan yang terus berlanjut.

Baca Juga: Perang di Yaman Tak Berhenti Karena COVID-19

Perjanjian tersebut bertujuan mengakhiri perang lebih dari 18 tahun sejak pasukan pimpinan AS menggulingkan Taliban setelah serangan 9/11 di AS, di mana penggagasnya, Osama Bin Laden, diberi perlindungan oleh kelompok militan di negara itu.

Gempuran bersenjata yang terjadi di Afghanistan dalam beberapa hari terakhir itu dikutuk oleh sejumlah negara di seluruh dunia dan kelompok-kelompok hak asasi manusia. Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, menyebut serangan di rumah sakit sebagai "kejahatan luar biasa" dan "serangan tidak bermoral."

Dalam sebuah pernyataan, Pompeo mendesak pemerintah Afghanistan dan kelompok Taliban agar bekerja sama untuk menyeret pelaku serangan ke pengadilan.

Sementara itu, Amnesty International mengatakan: "Apa yang terjadi di Afghanistan hari ini merupakan kejahatan perang tidak bermoral. Ini harus membangkitkan dunia atas kejadian horor yang terus menghantui masyarakat sipil."

Di Twitter, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan: "Saya merasa ngeri dengan serangan teroris yang menakutkan di Afghanistan hari ini, termasuk yang terjadi di rumah sakit bersalin. Mereka menyasar para ibu, bayi yang baru lahir, serta staf medis."

I’m horrified by the appalling terrorist attacks in Afghanistan today – including on a maternity hospital. Targeting mothers, their newborns and medical staff is despicable.

I commend those who bravely responded to these attacks. My thoughts are with the families of the victims. https://t.co/PzViAPYUo3— Dominic Raab (@DominicRaab) May 12, 2020

Propanda Taliban di Balik Pandemi COVID-19

Taliban cerdik menyiasati situasi. Bagi mereka, pandemi COVID-19 saat ini adalah sebuah peluang. Dikutip dari Foreign Policy, Rabu (6/5), kelompok bersenjata tersebut memanfaatkan krisis COVID-19 untuk propaganda.

Misalnya akhir Maret lalu, Taliban merilis sebuah video yang lain dari biasanya. Isinya bukan latihan tempur, melainkan anggota Taliban yang mengenakan masker bedah ketika mereka melakukan pemeriksaan suhu tubuh dari pintu ke pintu dan membagikan cairan hand sanitizer.

Taliban disebut-sebut telah membentuk tim informasi kesehatan masyarakat, kampanye apotek, dan bahkan pusat karantina. Ini hanyalah satu contoh dari serangkaian video, pengumuman, dan pembatasan yang telah dilakukan Taliban dalam menanggapi krisis global yang sedang berlangsung.

Bahkan, beberapa minggu sebelumnya, Taliban mengumumkan orang-orang yang kembali dari Iran (tempat COVID-19 menyebar dengan cepat) akan dipaksa untuk dikarantina di rumah mereka selama dua minggu. Sementara pemerintah Afghanistan menghadapi situasi sebaliknya; dihujani kritik lantaran bertindak seadanya untuk menyaring 15.000 orang yang memasuki perbatasannya setiap hari.

Perlu diakui, bahwa para pemberontak biasanya memang unggul dalam mengeksploitasi kelemahan dan krisis negara. Ahli teori kontra-pemberontakan David Kilcullen berpendapat kelompok-kelompok semacam itu hanya perlu kelihatan sedikit lebih responsif ketimbang pemerintahan sah untuk menghasilkan legitimasi.

Baca Juga: Pemimpin Dunia Menggalang Dana Pengembangan Vaksin COVID-19 Senilai 122 Triliun Rupiah

The Economist, Sabtu (9/5), melaporkan bahwa saat COVID-19 melanda Afghanistan, Taliban dengan cepat menyuarakan kesiapan. Akun-akun media sosial yang biasanya menebar informasi pembunuhan tentara pemerintah langsung berganti dengan aksi para militan membagikan masker dan memberi imbauan kesehatan pada masyarakat.

Para pejabat Taliban memanggil petugas kesehatan dan jurnalis ke salah satu pertemuan mereka di provinsi timur Nangarhar. Di pertemuan itu, hadir petugas medis yang mengenakan setelan pelindung tubuh dan membawa pengukur suhu.

Pemandangan ini tentu saja melebihi kapasitas sebagian besar kelompok pemberontak bersenjata. Meski mengeksploitasi pandemi untuk tujuan propaganda, mereka tentu tak kuasa untuk menanggapi krisis kesehatan yang sebenarnya.

Sekalipun mereka menciptakan pemerintahan bayangan atau secara rutin mengambil alih proyek-proyek bantuan dan layanan negara, faktanya, hanya sedikit kelompok bersenjata yang memiliki keterampilan atau keahlian untuk menyediakan layanan medis. Kecuali Hizbullah, yang telah memobilisasi ribuan staf medis dalam menangani COVID-19 di Lebanon.

Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahed mengatakan bahwa mereka akan memulai gencatan senjata di wilayah-wilayah yang terkena dampak “jika, nauzubillah, wabah itu terjadi di daerah yang kami kendalikan.” Namun itu sudah terjadi: Taliban mengendalikan wilayah luas di provinsi Herat, pusat penyebaran COVID-19 di Afghanistan.

Meski demikian, pemerintah AS dan Kementerian Kesehatan Afghanistan memuji Taliban di depan umum atas upaya mereka meningkatkan kesadaran dan memfasilitasi pekerja kesehatan. Muncul narasi yang kuat dan penuh harapan bahwa bencana dan keadaan darurat dapat memberikan celah bagi perdamaian.

Namun, sejumlah analis justru berpendapat bahwa pandemi COVID-19 justru akan memperdalam polarisasi, sementara yang lain memperingatkan hal itu dapat meningkatkan risiko salah perhitungan dan eskalasi konflik.

Peneliti Overseas Development Institute Ashley Jackson, dalam tulisannya di Foreign Policy, mengatakan sangat penting untuk terus mendorong gencatan senjata di seluruh dunia. Namun, kenyataan yang menyedihkan adalah hal itu tidak mungkin membantu jutaan warga sipil yang hidup di bawah kendali kelompok bersenjata.