Tepatkah Janji Kampanye Prabowo untuk Turunkan Tarif Listrik 20%?

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya akan menurukan harga listrik dalam 100 hari pertama kerja jika terpilih menjadi Presiden Indonesia untuk periode 2019-2024. Ia mengaku bahwa dirinya sudah berkonsultasi dengan para ahli terkait janjinya ini.

“Saya tanya kepada para ahli, bisa enggak listrik diturunkan. Mereka hitung, kemudian lapor ke saya, dan bisa turunkan harga listrik. Saya tanya berapa lama. Mereka jawab hanya perlu dalam 100 hari turunkan harga listrik,” ujar Prabowo, dalam salah satu kampanyenya di Kota Padang, Selasa (2/4).

Berkaitan dengan janji ini, anggota tim ekonomi penelitian dan pengembangan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Harryadin Mahardika, mengelaborasi rencana Prabowo ini. Menurut Harryadin, target awal pemangkasan listrik adalah untuk golongan 450 dan 900 VA. Pemangkasan akan dilakukan hingga 20 persen.

“Intinya target kita menurunkan 20 persen tarif dasar listrik, 450 dan 900 VA. Itu nanti kita turunkan dengan cara itu tadi. Kita kunci harga batu baranya. Kita atur harga batu baranya,” ujar Harryadin, Rabu (10/4), seperti dilansir DetikFinance.

Salah satu cara pemangkasan tarif ini akan dilakukan dengan melakukan stabilisasi harga batu bara. Jika stabilisasi berhasil, ada kemungkinan skema yang sama diterapkan pada bahan bakar lain seperti minyak

“Fokus pertama itu, inginnya kita begitu. Kita lihat dulu dampaknya dengean stabilisasi harga batu bara apakah signifikan. Kalau memang bisa kita lanjutkan hal lain, selain batu bara kan ada pembangkit BBM misalnya, apakah bisa lakukan skema yang sama dan penghematan-penghematan lain,” ucapnya.

Gunakan Skema Penghematan dan Pengaturan Pada Komponen Bahan Baku Utama

Dalam menurunkan tarif dasar listrik, skema yang akan diterapkan oleh Prabowo jika terpilih adalah dengan berhemat dan mengatur komponen batu bara. Sehingga, instrumen subsidi tidak perlu diterapkan untuk menurunkan harga listrik tersebut.

“Bukan, tapi skema penghematan dan pengaturan komponen terbesarnya batu bara,” ungkap Harryadin.

Janji Kampanye yang Sulit Diterapkan

Janji Prabowo ini jelas bukan tanpa hambatan. Pertama, Prabowo harus berhadapan dengan fakta bahwa di kuartal III tahun 2018 yang lalu, PLN mencatatkan kerugian sebesar Rp18 triliun. Beban terbesar yang mengakibatkan kerugian ini adalah beban bahan bakar dan pelumas yang naik cukup tinggi. Jika dengan tarif yang belum diturunkan ini PLN masih merugi, akan sulit untuk Prabowo bisa menurunkan tarif listrik menjadi lebih rendah lagi.

Hambatan lain yang juga akan dihadapi Prabowo untuk menurunkan tarif dasar listrik adalah laporan Bank Dunia yang berjudul Infrastructure Sector Assessment Program pada bulan Juni 2018. Laporan tersebut menuturkan bahwa tarif listrik dan air minum di Indonesia masih terlalu rendah. Tarif ini dianggap tidak mencerminkan biaya operasional sesungguhnya. Yang ironis, CNN Indonesia melaporkan bahwa terlalu rendahnya tarif listrik ini bukan berangkat dari hitung-hitungan ekonomis, melainkan perhitungan politis.

Bank Dunia bukannya tanpa alasan mengungkapkan temuannya tersebut. Dengan tarif listrik lebih tinggi, pemerintah Indonesia dapat menggunakan pendapatan yang diperoleh dari rakyatnya untuk pondasi investasi infrastruktur yang lebih berkelanjutan. Namun, karena mekanisme harga yang terlalu murah, biaya layanan jadi terlalu bergantung pada subsidi pemerintah, mengakibatkan investasi berkelanjutan PLN terhambat.

“Sebagai hasilnya, belanja modal dan biaya layanan seringkali bergantung pada subsidi pemerintah baik langsung maupun tidak langsung,” tulis Bank Dunia dalam laporannya.