Prabowo Janji Jemput Habib Rizieq dan Sederet Kegiatan Presiden Lain di Hari Pertama

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berjanji akan menjemput Habib Rizieq Syihab jika berhasil menang pada kontestasi Pilpres 2019. Bahkan, Prabowo akan mengirim pesawatnya sendiri untuk membawa Habib Rizieq kembali ke tanah air. 

Hal itu disampaikan Prabowo saat berkunjung dan bersilahturahmi dengan pimpinan Ponpes Mamba'ul Ulum Raden Kiai Haji Mohammad Tohir Zain beserta para ulama, santri dan masyarakat Pamekasan di Ponpes Mamba'ul Ulum, Bata-bata, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Selasa, 26 Februari 2019. 

Prabowo menyebut janji memulangkan Habib Rizieq sesuai dengan perkataannya di Ijtimak Ulama II. "Dalam Ijtimak yang kedua saya sudah mengatakan begitu saya menang saya akan mengembalikan Habib Rizieq Syihab kembali. Saya akan kirim pesawat saya sendiri untuk menjemput beliau. Beliau difitnah dan dizalimi," tegas Prabowo dalam keterangan tertulis Prabowo-Sandi Media Center, Rabu, 27 Februari 2019. 

Habib Rizieq saat ini memang tersangkut sejumlah kasus hukum. Beberapa di antaranya seperti kasus tudingan logo palu arit di uang Rupiah tahun emisi 2016 dan tuduhan penodaan agama melalui ceramahnya. Ditambah lagi sederet kasus lain yang dilaporkan ke polisi.

Sementara itu, untuk kasus chat mesum dan penghinaan Pancasila di mana dirinya sempat jadi tersangka, kasusnya sudah dihentikan. Tak hanya tokoh agama seperti Rizieq, Prabowo juga berjanji membebaskan emak-emak yang dinilainya dipenjara akibat praktik persekusi oleh pihak tertentu. "Semua ulama yang dizalimi, semua ulama yang dipersekusi akan kita bela akan kita bebaskan. Emak-emak yang ditahan juga akan kita bela akan kita bebaskan," ujarnya.

Baca Juga: Prabowo Sebut BIN Awasi Oposisi, Apa Sebenarnya Kerja Utama BIN?

Bisa dibilang rencana Prabowo ini lain daripada presiden-presiden lainnya di hari pertama setelah dilantik. Memang, apa saja kegiatan para presiden itu?

Jokowi Penuhi Dua Janji di Hari Pertama

Pada hari pertama bekerja sebagai Presiden RI, Joko Widodo langsung memenuhi janjinya yakni masih bisa diwawancarai (doorstop) oleh para wartawan di Istana. Doorstop pertamanya dilakukan usai bertemu dengan Perdana Menteri Australia, Tony Abbott di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 20 Oktober 2014 malam. Jokowi menjawab pertanyaan wartawan dan menjelaskan hasil pertemuannya dengan PM Malaysia, PM Singapura, dan PM Australia.

Selain itu, doorstop kedua juga dilakukannya usai mengantar Menteri Luar Negeri AS, John Kerry balik dari Istana Merdeka. Momen itu bahkan sampai membuat Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) sedikit heran dan kewalahan. "Ini Presiden lho, ini Presiden, jangan digituin," kata salah satu anggota Paspampres di Istana Merdeka.

Tak hanya itu saja, bahkan usai mengadakan wawancara eksklusif dengan salah satu televisi swasta nasional, Jokowi tak sungkan-sungkan menyalami warganya di depan pagar Istana yang biasanya jarang sekali didatangi. Para warga yang ada pun langsung memanggil nama Jokowi sembari berteriak memberi semangat.

Saat itu, Jokowi mengatakan bahwa dirinya memberi kebebasan untuk melakukan wawancara langsung kepada awak media ketika nanti menjabat sebagai pemimpin negara dengan cara doorstop. "Doorstop terus," kata Jokowi.

Tak hanya itu saja, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga berjanji akan melakukan blusukan seperti biasanya meski sudah menjadi presiden. Sama persis ketika dirinya melewati rumput-rumput di Istana Merdeka dan kemudian menyalami warga yang masih menunggu Jokowi dengan setia. 

Apa yang Dilakukan Donald Trump?

Tak jauh berbeda dengan Presiden Jokowi yang memenuhi janjinya di hari pertama kerja, Presiden AS, Donald Trump juga melakukan hal serupa. Di hari pertama menjabat sebagai Presiden AS, Trump menandatangani dokumen penghapusan Obamacare, Jumat, 20 Januari 2017. Trump akhirnya menepati janjinya untuk menghapus Hukum Layanan Kesehatan Federal (PPACA) atau Obamacare di hari pertamanya menjadi presiden.

Tak hanya itu saja, usai dilantik, Trump melakukan tugas pertamanya sebagai presiden, yakni menandatangani sejumlah dokumen penting di Ruang Oval, Gedung Putih. Dokumen-dokumen yang ditandatangani Trump terkait perintah-perintah eksekutif, alias mandat-mandat khusus untuk pejabat-pejabat pemerintahan.

Di antara dokumen-dokumen yang ditandatanganinya, termasuk pula dokumen berisi perintah bagi badan-badan pemerintahan untuk menangguhkan regulasi Obamacare. Dalam dokumen tersebut, badan-badan pemerintahan juga didesak untuk menunda segala bentuk ketentuan yang memberikan tekanan fiskal bagi negara, perusahaan, atau individu.

Baca Juga: Rencana Jokowi Terbitkan 3 Kartu Sakti Baru, Bagaimana Kabar yang Lama?

Selain itu, dokumen itu juga mendesak upaya untuk memberikan keleluasaan bagi negara untuk mengimplementasikan program-program kesehatan. Trump pun meminta agar perusahaan-perusahaan jasa asuransi atau kesehatan diberikan akses yang bebas dan terbuka untuk menyentuh pasar. Hukum federal yang disahkan oleh mantan Presiden AS Barack Obama itu menjamin penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan bagi masyarakat AS.

Menghapus dan mengganti Obamacare termasuk menjadi janji utama Trump semasa kampanye. Mencabut kebijakan imigrasi terdahulu dan membangun tembok raksasa di perbatasan AS-Meksiko juga jadi janjinya untuk dipenuhi di hari pertamanya memerintah AS.

Jair Bolsonaro Juga Penuhi Janjinya

Di hari pertama memerintah, presiden baru Brasil yang berasal dari sayap kanan, Jair Bolsonaro, bahkan langsung mengeluarkan perintah eksekutif untuk menargetkan kelompok-kelompok minoritas negara itu, termasuk di dalamnya pribumi yang merupakan keturunan budak. 

Bahkan, Bolsonaro bertindak cepat mewujudkan janji kampanyenya yang akan merombak banyak aspek kehidupan di negara demokrasi terbesar di Amerika Latin itu. Hal itu seperti dikutip dari Al Jazeera pada Kamis, 31 Januari 2019.

Salah satu kebijakan yang dirilis saat itu disebut akan menguntungkan para sekutunya di sektor agribisnis, yang telah lebih dulu mengkritik pemberian petak besar tanah kepada kelompok-kelompok masyarakat adat setempat. Bolsonaro diketahui telah mengalihkan tanggung jawab untuk mengurus wilayah adat dari Kementerian Kehakiman ke Kementerian Pertanian.

Related Article