Konflik Sudan: Siapa Lawan, Siapa Kawan?

Konflik yang sedang berlangsung di Sudan tampak sebagai kondisi yang tak terelakkan. Masyarakat menginginkan kepemimpinan Presiden Omar Al-Bashir yang sudah berkuasa sjeak 1993 berakhir. Warga Sudan menginginkan pemerintahan yang demokratis dan kondisi ekonomi yang lebih baik untuk segera diterapkan.

Namun tampaknya, permintaan tersebut belum dapat dikabulkan dalam waktu dekat. Setidaknya selama Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA) masih membantu rezim militer yang kini berkuasa di Sudan. Dilansir dari The Economist, ketiga negara tersebut memiliki kedekatan dengan pihak militer yang kini sedang berkuasa di Sudan. Hal ini membuat mereka tidak segan-segan membantu dewan militer Sudan yang sedang berusaha mempertahankan kekuasaannya. Dikabarkan ketiga negara tersebut sudah menjanjikan bantuan dana sebesar US$3 miliar.

Arab Saudi, Mesir, dan UEA Berhadapan dengan Negara-Negara Barat

Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian akan seperti apa revolusi ini berakhir. Negosiasi di antara kedua belah pihak yang berkonflik masih terus berlangsung, begitu pun dengan tensi yang tak kunjung reda. Rencana bantuan Arab Saudi, Mesir, dan UEA kepada Pemerintah Sudan tampak menjadi salah satu poin yang justru dapat memperpanjang masa konflik ini.

Meski ada tiga negara Arab yang rela membantu dewan militer Sudan, ada secercah harapan bagi masyarakat sipil Sudan. Ada tiga negara lain yang menolak kekerasan di Sudan, yaitu Amerika Serikat, Norwegia, dan Inggris Raya. Ketiga negara tersebut mengeluarkan pernyataan bersama yang mengutuk penyerangan pemerintah Sudan pada warga sipil. Ketiga negara Barat ini merasa bahwa penyerangan pada warga sipil mencederai proses transisi kekuasaan yang seharusnya dapat berjalan dengan damai. Hal ini menjadi menarik, mengingat Arab Saudi adalah aliansi kuat Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah.

“Kami (Amerika Serikat, Norwegia, dan Inggris Raya) menghimbau adanya perpindahan kekuasaan ke tangan masyarakat sipil seperti yang diminta oleh warga Sudan,” ujar ketiga negara dalam sebuah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh U.S. Departement of State.

Di dalam pernyataan tersebut, ketiga negara juga berharap pemilu Sudan yang damai dapat dilakukan dengan tidak terburu-buru. Hal ini demi mencegah pemilu yang dipaksakan dan justru tidak mencerminkan asas-asas demokrasi yang seharusnya tertanam di dalam pemilu tersebut.

“Masyarakat Sudan layak mendapatkan transisi kekuasaan yang damai, dipimpin langsung oleh warga sipil,” ujar ketiga negara.

Peran African Union di Tengah Konflik Sudan

Posisi yang sama dengan negara-negara Barat diambil oleh African Union (AU). Organisasi antar negara Afrika ini menyatakan bahwa akan ada tindakan lanjutan bila kekuasaan tidak segera diserahkan ke tangan sipil. AU pun sudah memberikan sanksi kepada negara yang berpenduduk 40 juta orang tersebut.

“Dewan Keamanan dan Perdamaian AU sudah menangguhkan partisipasi Republik Sudan di semua aktivitas AU sampai terbentuknya otoritas transisi yang dipimpin oleh sipil, yang merupakan satu-satunya cara yang dapat mengeluarkan sudan dari krisis saat ini,” tulis AU di dalam salah satu cuitannya.

Keputusan menangguhkan status Sudan dari AU adalah salah satu langkah mendesak Sudan keluar dari krisisnya. Keputusan ini diambil oleh anggota-anggota AU dalam sebuah rapat darurat di Addis Ababa. Rapat ini hanya berlangsung selama lima jam. Moussa Faki Mahamat, pemimpin komisi AU, berharap investigasi pembunuhan warga sipil di Sudan dapat dilaksanakan secara transparan.