Dirut Pertamina Bagikan Nomor Aduan Kejanggalan Kualitas BBM

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri membagikan nomor telepon selular pribadinya guna menerima laporan masyarakat terkait kejanggalan kualitas bahan bakar minyak (BBM), maupun praktik yang melenceng di lapangan.

“Selain kami punya call center di 135, saya juga memberikan nomor khusus saya, yaitu nomor 081417081945,” ujar Simon dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/3/2025).

Nomor tersebut sejauh ini baru bisa menerima SMS. Akan tetapi, ia akan segera mendaftarkan nomor tersebut agar bisa menggunakan aplikasi WhatsApp.

Hal ini menyusul kabar dugaan praktik pengoplosan BBM Pertalite dan Premium menjadi Pertamax dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah anak perusahaan Pertamina. Kasus tersebut diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp193,7 triliun hanya di 2023. Sementara dugaannya praktik itu telah berlangsung selama periode 2018-2023.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan bahwa dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga melakukan pembelian (pembayaran) untuk RON 92, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 atau lebih rendah.

RON 90 tersebut kemudian dilakukan blending di storage/depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan.

Modus tersebut lantas memantik kekhawatiran masyarakat akan kualitas BBM RON 92 SPBU Pertamina, dalam hal ini Pertamax.

Lembaga Minyak dan Gas Bumi atau LEMIGAS meresponsnya dengan melakukan uji sampel pada BBM Pertamina. Mereka menyatakan bahwa seluruh sampel bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang diuji memenuhi spesifikasi yang ditetapkan pemerintah.

Sampel yang diuji berasal dari berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang Selatan, serta Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina Plumpang.

Baca Juga:

Menteri UMKM Pastikan Ojek Online Terima Subsidi BBM

Ojol Siap Demo Besar-besaran Jika Dilarang Sedot BBM Bersubsidi

Pemerintah Berencana Hapus Subsidi BBM untuk Kendaraan Pribadi, termasuk Ojol