Laporan The Economist Soroti Politik Dinasti Jokowi yang Picu Kemunduran Demokrasi Indonesia
Indeks Demokrasi Indonesia kembali mengalami kemerosotan di 2024. Hal ini berdasarkan laporan Economist Intelligence Unit atau EIU, sayap bisnis media Economist Group.
Dalam laporan tersebut, skor Indeks Demokrasi Indonesia hanya 6,44. Angka itu berkurang 0,9 dari skor tahun lalu yang masih memperoleh 6,53.
Hal ini membuat posisi Indonesia dalam pemeringkatan demokrasi negara-negara di dunia amblas. Di 2023, Indonesia masih bertengger di posisi ke-56 sebagai negara dengan indeks demokrasi terbaik
Namun tahun 2024, merosot ke posisi ke-59, berjejer bersama negara-negara seperti Kolombia, Namibia dan Thailand. Walhasil EIU menggolongkan Indonesia sebagai negara dengan iklim ‘demokrasi cacat.’
Laporan itu juga menyoroti tren politik dinasti di Indonesia yang dituding sebagai salah satu hal yang membuat kemunduran demokrasi Indonesia.
EIU menyebut kemunduran demokrasi semakin merusak demokrasi perwakilan, melemahkan akuntabilitas institusional, dan memperburuk ketegangan sosial.
“Di Indonesia, pemilihan presiden membawa Prabowo Subianto, seorang mantan jenderal militer dengan rekam jejak kontroversial, ke tampuk kekuasaan. Ia mendapat dukungan terselubung dari mantan presiden Joko Widodo,” demikian tulis laporan itu, dikutip pada Kamis (27/2/2025).
Aliansi antara Prabowo dan Jokowi ini disebut memicu kekhawatiran mengenai sentralisasi kekuasaan dan berkurangnya mekanisme checks and balances dalam pemerintahan.
Penunjukan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai wakil presiden disebut EIU sebagai sebuah langkah buah putusan kontroversial dari Mahkamah Konstitusi. Hal itu semakin memperkuat dugaan bahwa presiden saat ini dan sebelumnya bekerja sama untuk kepentingan mereka sendiri.
“Selain itu, perubahan dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi di Indonesia juga dianggap telah melemahkan independensi peradilan,” katanya.
Pada tahun 2024, dua kategori yang mencatat penurunan terbesar pada Indeks Demokrasi Indonesia adalah fungsi pemerintahan dan proses pemilu serta pluralisme. Skor untuk kategori proses pemilu dan pluralisme turun sebesar 0,08 dibandingkan tahun 2023.
Sementara itu, pemeringkatan Indeks Demokrasi EIU ini berdasarkan sejumlah indikator, mulai dari Proses Pemilu dan Pluralisme; Fungsi Pemerintahan; Kemudian Partisipasi Politik, Budaya Politik, serta Kebebasan Sipil. Dari sejumlah indikator itu, terdapat dua kategori yang memiliki skor paling jeblok bagi Indonesia, yakni Budaya Politik dan Kebebasan Sipil dengan masing-masing skor 5 dan 5,29.
Baca Juga:
Tunjuk jadi Stafsus, Meutya Hafid Ngaku Tidak Tahu ‘Rudi Sutanto’ Buzzer Jokowi
Sri Mulyani Sebut Angka Kemiskinan-Pengangguran Indonesia Turun di Akhir Periode Jokowi
