Mahasiswa Serukan Aksi ‘Indonesia Gelap’ Guna Desak Pemerintah Cabut Efisiensi Anggaran

Aliansi mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) menyerukan aksi unjuk rasa dengan tajuk ‘Indonesia Gelap’ dalam rangka mengkritisi sejumlah kebijakan Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Aksi bakal digelar serentak seluruh Indonesia dari awal pekan ini, Senin (17/2/2025) hingga Jumat (21/2/2025).

“Situasi bangsa kita hari ini makin gelap kebijakannya yang hari demi hari makin mencengkamkan dan menyengsengasarakan rakyat,” demikian bunyi unggahan akun Instagram BEM SI, dikutip pada Senin (17/2/2025).

Demonstrasi ini salah satunya guna mengkritisi kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. BEM SI menganggap kebijakan yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 itu, justru memangkas dana untuk pendidikan.

“Prabowo berjanji memprioritaskan pendidikan, tapi kenyataannya? Pendidikan justru terabaikan. Anggaran dipotong, dan 663 ribu mahasiswa diperkirakan kehilangan KIP Kuliah pada tahun 2025,” demikian bunyi unggahan lain.

Kebijakan ini juga dinilai mereka berpotensi meningkatkan biaya kuliah mahasiswa, sehingga mengancam sejumlah mahasiswa putus kuliah. Dalih limpasan efisiensi anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga dinilai mereka tidak tepat.

Sebab kebijakan yang dianggap hanya populis itu justru mengorbankan sektor vital pendidikan. “Pemerintah, berhentilah berbicara tentang masa depan, jika pendidikan yang menjadi pilar kemajuan malah dipinggirkan di masa sekarang,” katanya.

Seruan aksi ini juga mendapat dukungan dari BEM Universitas Indonesia (UI). BEM UI juga mengkritisi sejumlah kebijakan Prabowo selama 100 hari masa pemerintahannya ini.

Terdapat empat kebijakan yang bagi mereka masih harus dikoreksi, seperti MBG yang mestinya tidak memakan dana pendidikan. BEM UI juga menyerukan agar pemerintah mencabut kebijakan efisiensi anggaran yang baru saja digulirkan.

“Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik,” demikian bunyi pernyataan BEM UI.

Mereka juga menuntut pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokrasi dan pemotongan yang merugikan.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, menggulirkan kebijakan efisiensi anggaran di kementerian/lembaga untuk meningkatkan efisiensi belanja negara.

Adapun total anggaran yang dipangkas mencapai Rp306,69 triliun, terdiri dari pemangkasan belanja K/L sebesar Rp256,1 triliun dan pemangkasan transfer ke daerah senilai Rp50,59 triliun.

Baca Juga:

Massa BEM SI Gelar Aksi Tolak Putusan MK soal Batas Usia Capres/Cawapres

BEM FISIP Unair Dibekukan Akibat Bikin Karangan Bunga Satire untuk Prabowo-Gibran

BEM SI Pertanyakan Independensi MK terkait Batas Usia Capres-Cawapres