Dana Buat Kesehatan-Pendidikan Dipotong, Tapi Retreat Kepala Daerah Ngotot Jalan

Pemerintah berupaya untuk melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas dana buat kementerian/lembaga (K/L). Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjadi salah satu kementerian yang terdampak kebijakan tersebut.

Pemerintah memotong anggaran Kemendikdasmen untuk pagu 2025 sampai sebesar Rp8,03 triliun, sebelum direkonstruksi menjadi Rp7,27 triliun. Bukan hanya Kemendikdasmen, pemotongan dana pendidikan juga menimpa Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiksaintek) yang mengalami pemangkasan hingga Rp14 triliun.

Pemangkasan anggaran pada Kemendiksaintek berpotensi berimplikasi luas, yakni adanya kenaikan biaya kuliah bagi para mahasiswa. Hal itu diutarakan sendiri oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro alam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI, di Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Mimpi buruk itu berpotensi besar akan terjadi bila pemerintah benar-benar memotong anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebesar 50 persen.

“BOPTN dikenakan efisiensi anggaran 50 persen. Kami usulkan kembali supaya posisinya kembali pada pagu awal Rp6,018 triliun,” kata Satryo.

Bukan hanya dana pendidikan, pemerintah juga memangkas anggaran untuk kesehatan yang dialokasikan pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kementerian itu mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp19 triliun atau 18,5 persen dari nilai total anggaran kementerian itu. Adapun, pagu total anggaran Kemenkes sebesar Rp105,7 triliun.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan infrastruktur juga tak luput dari pemangkasan anggaran. Kementerian itu terkena pemangkasan sebesar Rp Rp60,4 triliun (sebelumnya dipangkas Rp81 triliun, namun batal). Sehingga pagu akhir dari Kementerian PU sebesar Rp50,4 triliun.

Pemangkasan itu membuat kementerian menghapus program preservasi atau pemeliharaan jalan sepanjang 47 ribu kilometer (km). Kementerian juga meniadakan kegiatan pembangunan jembatan gantung dan preservasi jembatan untuk sementara waktu. Selain itu, tidak ada kegiatan preservasi rutin jalan dan jembatan serta dukungan manajemen teknis lainnya.

Pemerintah berdalih bahwa pemangkasan itu muara akhirnya buat rakyat. Namun, pemangkasan anggaran terhadap kementerian-kementerian di atas mau tidak mau akan mempengaruhi layanan terhadap publik.

Menjadi ironi ketika dana buat pendidikan sampai kesehatan dipangkas, pemerintah justru kukuh akan menggelar retreat untuk kepala daerah yang sedianya digelar di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada akhir Februari 2025.

Acara ini bakal diikuti oleh 503 orang kepala daerah dengan biaya Rp2.750.000 per hari dan berlangsung selama delapan hari (21-28 Februari 2025). Sehingga diperkirakan total anggarannya mencapai Rp11 miliar.

Mulanya dana ini berasal dari masing-masing pemerintah daerah, namun belakangan biaya retreat yang sebelumnya dibebankan kepada APBD, kini sepenuhnya akan ditanggung Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Inpres ini menginstruksikan pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) untuk meningkatkan efisiensi belanja negara.

Adapun total anggaran yang dipangkas mencapai Rp306,69 triliun, terdiri dari pemangkasan belanja K/L sebesar Rp256,1 triliun dan pemangkasan transfer ke daerah senilai Rp50,59 triliun.

Pemerintah berdalih tujuan efisiensi ini guna menambah dana bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang direncanakan sebesar Rp100 triliun.

Baca Juga:

Pernah Bela Program MBG, Deddy Corbuzier Kini Diangkat Jadi Stafsus Menhan

Usai Dana Zakat, Ketua DPD Kini Usul Uang Koruptor Digunakan untuk Program MBG

Sejumlah Siswa SD di Sukoharjo Keracunan Akibat Santap Menu Program MBG