IKN Akan Dipersenjatai dengan Dua Rudal Canggih
TNI Angkatan Udara (TNI AU) akan mempersenjatai Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, dengan dua rudal canggih. Komandan Lanud Dhomber Kolonel Penerbang Fata Patria mengatakan, hal itu dilakukan guna menjaga kedaulatan di tempat vital negara.
“Rudal yang jadi Artileri pertahanan udara (arhanud) itu merupakan jangka menengah dengan jangkauan maksimal 100 kilometer,” kata Fata di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Fata bilang, rudal yang digunakan sebagai pertahanan udara di IKN itu menggunakan teknologi terbaru serta juga dilengkapi dengan radar. Adapun untuk lokasi atau penempatan dua rudal tersebut belum bisa disampaikan karena bersifat konfidensial atau rahasia.
“Lokasi masih di sekitar sini, dan tidak masuk di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, tapi masih kawasan IKN,” katanya..
Lebih jauh Fata bilang, untuk penempatan lokasi telah dilakukan survei, lokasinya sangat strategis mengingat IKN juga berada di tengah-tengah Indonesia.
Sebagai pelaksana kebijakan TNI AU, ini Lanud Dhomber akan menyiapkan infrastruktur, personil, dan sumber daya lainnya. “Ini semua untuk bersama-sama mendukung dan mengimplementasikan sistem pertahanan udara pintar,” katanya.
Fata menjelaskan pertahanan udara pintar di IKN telah tertuang dalam sistem pertahanan negara (Sishanneg) melalui Keputusan Menteri Pertahanan Nomor 1746/M/XII/2023.
Dalam keputusan tersebut, rencana Sishanneg diarahkan dapat memadukan kekuatan militer dan nirmiliter yang smart, kuat, tangguh memiliki daya tangkal dan tindak tinggi, hal ini agar mampu melindungi ibu kota negara dari berbagai macam ancaman.
Menurutnya rencana tersebut juga menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi untuk pertahanan nasional, menggabungkan elemen-elemen tradisional pertahanan dengan teknologi dan diplomasi modern. Dia berharap nanti pada saat IKN sudah mulai dioperasionalkan, pertahanan dari sisi udara sudah bisa diandalkan.
Resmi Ibu Kota pada 2028
Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan pemerintahan akan mulai pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, setelah ibu kota baru bisa menjalankan peran sebagai ibu kota politik. Hal itu diperkirakan akan terjadi pada 2028.
“Presiden mengatakan bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya ada kantor eksekutif, kantor legislatif dan kantor yudikatif di sana,” ujar Hasan melalui pesan singkat kepada wartawan, pada Selasa (10/12/2024).
Hasan bilang, pembangunan IKN akan terus dilanjutkan sehingga target menjadi ibu kota politik di 2028 bakal terealisasi. Menurutnya paling lambat IKN menjadi ibu kota politik pada 2029.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku siap mengikuti kepindahan pemerintahan ke IKN pada 2028 mendatang. Dia mengatakan bahwa DPR juga siap untuk menyiapkan gedung untuk berkantor di IKN, meninggalkan Jakarta yang kini sudah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
“Ya kita siap saja bagaimana kemudian keputusan pemerintah,” kata mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu kepada awak media.
Mimpi Jokowi
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang dirancang untuk menggantikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan Indonesia, menjadi salah satu proyek terbesar dalam sejarah modern negara ini. Gagasan besar ini pertama kali diumumkan oleh mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada 26 Agustus 2019. Hal itu sebagai bagian dari visi jangka panjang untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan mengatasi berbagai masalah yang dihadapi Jakarta, seperti kemacetan, polusi, dan penurunan tanah.
Sebagai pusat pemerintahan, bisnis, dan budaya, Jakarta menghadapi tekanan besar. Kota ini dihuni oleh lebih dari 10 juta orang, dengan infrastruktur yang kewalahan oleh kebutuhan penduduk. Masalah banjir dan polusi udara juga menjadi alasan utama di balik rencana pemindahan ibu kota.
Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara Pulau Jawa dan wilayah lainnya. Pulau Jawa saat ini menjadi pusat ekonomi terbesar di Indonesia, menyumbang lebih dari 50 persen PDB negara.
Lokasi baru di Kalimantan Timur, tepatnya di wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, dipilih karena relatif bebas dari risiko bencana seperti gempa bumi, banjir besar, dan gunung berapi. Pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan pembangunan ibu kota ini selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Baca Juga:
Istana: Pemerintahan Pindah ke IKN 2028, Tunggu Siap Jadi Ibu Kota Politik
Pak Bas Minta Tambah Anggaran Rp8,1 T untuk Pembangunan IKN 2025
