Megawati Dikabarkan Segera Bertemu Prabowo, PDIP Ogah Dianggap Berupaya Barter Status Hukum Hasto

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dikabarkan akan segera bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Said Abdullah mengharapkan pertemuan itu dapat berlangsung sebelum partai berlambang kepala banteng hitam itu menggelar kongres.

Pasalnya sedianya partai itu bakal mengundang Prabowo untuk menghadiri kongres tersebut. Said Abdullah menyatakan bahwa rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo jangan ditafsirkan sebagai upaya untuk membarter status hukum Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

KPK diketahui telah menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pergantian antarwaktu (PAW). Kasus yang sama juga telah menjerat mantan calon anggota legislatif (caleg) PDIP, Harun Masiku, pada Selasa (24/12/2024).

“Letakkan hukum dalam koridor hukum. Jadi, jangan dimaknai pernyataan Bu Mega sebagai bentuk barter dengan apa yang sekarang dialami Mas Hasto karena tidak ada kaitannya dan bukan karakter Ibu Mega memperdagangkan hukum,” kata Said Abdullah melalui keterangan tertulis, seperti dikutip pada Jumat (16/1/2025).

Menurut dia, pertemuan kedua tokoh itu merupakan hal yang baik bagi kehidupan politik nasional. Serta setidaknya meredakan kegaduhan yang tidak proporsional, terutama dari kalangan pendengung alias buzzer politik.

Selain itu, Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut juga meminta agar hubungan baik kedua tokoh juga jangan diartikan sebagai politik dagang sapi, merujuk pada praktik tawar-menawar atau transaksi yang bersifat “politik” antara berbagai pihak yang tidak selalu didasari oleh prinsip atau moral yang jelas.

Sebab menurut dia, PDI Perjuangan masuk ke dalam pemerintahan lantaran kedua tokoh tidak memiliki karakter demikian. Apabila momentum pertemuan keduanya terlaksana, Said meyakini Megawati akan bicara tentang politik negara, bagaimana membaca jalan menuju cita-cita Indonesia Raya, memperbaiki hukum dan mematuhi konstitusi, berbicara tentang geopolitik global, serta berbagai masalah strategis negara seperti politik pangan dan energi.

Said pun menegaskan bahwa tidak masuknya PDI Perjuangan ke dalam pemerintahan juga tidak berarti dimaknai sebagai partai oposisi. Pasalnya seperti yang ditegaskan oleh Megawati kepada jajaran partainya, sistem politik Indonesia tidak mengenal oposisi atau koalisi.

Maka dari itu, Said menekankan bahwa posisi partainya akan tetap berada di luar pemerintahan dan akan menjadi sahabat yang konstruktif bagi pemerintahan Prabowo.

“Saya kira pilihan posisi seperti ini akan cenderung lebih bisa menjadi sahabat yang tulus. Persahabatan tanpa konsesi,” ujarnya.

Pertemuan Prabowo-Megawati

Rencana pertemuan antara Megawati dengan Prabowo belakangan ini kembali menguat. Hal ini salah satunya dipicu beredarnya potongan video Ketua PDIP, Puan Maharani yang menyampaikan keinginan Prabowo untuk bertemu kepada Megawati.

Rencana pertemuan keduanya santer beredar sejak tahun lalu. Mulanya pertemuan itu sedianya setelah proses sidang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai.

Hal itu diungkap Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah di Kantor PDIP Jatim, Surabaya, Minggu (31/3/2024) malam.

“Kalau pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega, mari kita bersabar, jangan terburu-buru,” kata Said, dikutip dari ANTARA.

Anggota DPR RI itu juga menegaskan bahwa PDIP dan Gerindra tidak ada persoalan, baik dari sisi ideologis maupun politik. Menurut Said, sangat mudah menggelar pertemuan antara Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum partai pemenang Pemilu 2024 dengan Prabowo Subianto sebagai pemenang Pemilihan Presiden 2024.

“Nanti Insyaallah sebelum ada pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo, didahului oleh Mbak Puan Maharani. Tetapi, sekali lagi, nanti setelah muncul keputusan MK,” katanya.

Status Hukum Hasto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku terhadap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, pihaknya telah menemukan bukti terkait keterlibatan Hasto dalam perkara tersebut.

“Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan sebagai Sekjen PDIP Perjuangan,” kata Setyo Budiyanto di Jakarta, Selasa (24/12/2024).

Hasto disebut berperan aktif dalam kasus suap untuk memenangkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI. “Ada upaya-upaya dari saudara HK untuk memenangkan saudara HM (Harun Masiku) melalui beberapa upaya,” ujarnya.

Baca Juga:

Hasto Kristiyanto Siapkan Puluhan Video untuk Bongkar Dugaan Korupsi Petinggi Negara

Pernyataan Perdana Hasto Usai Ditetapkan Tersangka: Hormati Keputusan KPK

Novel Baswedan: Hasto Kristiyanto Telah Diusulkan Jadi Tersangka Sejak 2020, Pimpinan KPK Menolak