Sri Mulyani Sebut Angka Kemiskinan-Pengangguran Indonesia Turun di Akhir Periode Jokowi
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa tingkat kemiskinan hingga pengangguran di Indonesia mengalami penurunan saat setahun terakhir masa jabatan mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Sri Mulyani menyebut, tingkat kemiskinan pada 2023 masih berada di angka 9,36 persen, kemudian turun tipis menjadi 9,03 persen pada 2024. Hal ini diikuti tingkat kemiskinan ekstrem yang juga menurun dari 1,12 persen menjadi 0,83 persen.
Selain itu, ketimpangan yang diukur melalui rasio gini juga membaik dari 0,388 pada 2023 menjadi 0,379 pada 2024.
“Dari sisi kemiskinan, gini ratio dan tingkat pengangguran terjadi penurunan, ini artinya membaik. Ini adalah hasil kerja bersama dan terutama APBN yang terus bekerja luar biasa keras melindungi masyarakat dan ekonomi,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin (6/12/2025).
Pengangguran Menurun
Selain itu, Sri Mulyani juga mengungkap tren positif pasar tenaga kerja sepanjang 2024. Menurut Sri Mulyani, tingkat pengangguran Indonesia menurun dari 5,32 persen pada 2023 menjadi 4,91 persen pada 2024.
Sri Mulyani memaparkan, sepanjang 2024, telah tercipta 4,78 juta lapangan kerja baru, termasuk peningkatan signifikan pekerja formal berstatus buruh atau karyawan sebesar 3,44 juta, sehingga total pekerja formal sejauh ini mencapai 56,2 juta orang.
Adapun sektor-sektor utama yang berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja ini meliputi sektor pertanian dengan jumlah tenaga kerja meningkat dari 39,5 juta pada 2023 menjadi 40,8 juta pada 2024. Sektor perdagangan dengan tenaga kerja yang naik dari 26,6 juta menjadi 27,3 juta.
Sektor industri pengolahan yang mengalami peningkatan dari 19,3 juta menjadi 20 juta pekerja. Serta jasa lainnya dengan tenaga kerja bertambah dari 22,7 juta menjadi 23,7 juta.
“Ini kondisi pasar tenaga kerja tentu tidak menafikan ada sektor yang mengalami tekanan lebih seperti sektor padat karya seperti tekstil, namun makronya menggambarkan adanya terciptanya kesempatan kerja dan penciptaan lapangan kerja baru dan status dari buruh yang mengalami perbaikan yaitu pekerja di sektor formal sebagai statusnya karyawan atau buruh,” katanya.
Baca Juga:
PPN Indonesia Tertinggi di ASEAN, Sri Mulyani: Relatif Rendah Dibanding Negara Lain
Penerimaan Pajak Negatif, Sri Mulyani Akui Tahun Ini Sangat Berat
PPN Indonesia Tertinggi di ASEAN, Sri Mulyani: Relatif Rendah Dibanding Negara Lain
