Muhammadiyah mengkhawatirkan jika pemerintah melibatkan TNI dalam mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bakal diimplementasikan pada awal tahun depan.
Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah, Muhammad Busyro Muqoddas menyangsikan kemampuan TNI dalam mengelola program tersebut jika mereka jadi dilibatkan.
“Apakah akan diandalkan aparat pemerintah saja, percaya kita? Apalagi TNI dilibatkan,” ujar Busyro dalam sebuah diskusi publik yang digelar secara daring, pada Senin (30/12/2024).
Kekhawatiran Busyro bukan tanpa dasar. Berkaca dari pengalamannya di masa lalu, dia mengkhawatirkan laku TNI di era Orde Baru kembali terulang di Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Saya khawatir berat karena saya juga punya pengalaman di era Orde Baru beberapa kali diperiksa intelijen, TNI terutama,” katanya.
Dia juga risau jika TNI dilibatkan dalam program itu, maka dapat memperbesar peluang tindak pidana korupsi. Pasalnya dia memandang bahwa budaya korupsi tubuh di aparat keamanan,
Sebab itu, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut khawatir jika TNI terlibat dalam program ini justru akan menjadi bumerang bagi Pemerintahan Prabowo karena dianggap dapat merusak citra pemerintahan sipil.
“Korupsi di negara kita ini sudah betul-betul, belum membudaya pada rakyat, tapi semakin membudaya pada aparat-aparat keamanan. Saya khawatir kalau TNI, mungkin kalau Polri ditarik-tarik (dilibatkan ke makan gratis), akan merusak image (citra) kepercayaan rakyat,” katanya.
Keterlibatan TNI dalam program MBG besutan Pemerintahan Prabowo Subianto dipandang bakal dominan. Hal ini berdasarkan dari fakta bahwa mayoritas pejabat Eselon I di Badan Gizi Nasional, badan yang menangani program tersebut, diisi oleh purnawirawan TNI.
Baca Juga:
254 Anggota TNI Dipecat Sejak 2022 Karena Terlibat Kasus Narkoba
Anggota TNI-Polri Diduga Terlibat Penyelundupan 1 Ton Sisik Trenggiling