Kebalikan dari Indonesia, Vietnam Pangkas PPN Jadi 8 Persen dan Kurangi 13 Kementerian

Yopi Makdori — Asumsi.co

featured image
Unsplash/Rogan Yeoh/Ilustrasi Bendera Vietnam

Pemerintah Vietnam mengurangi jumlah kementerian dan lembaga sebagai upaya guna menciptakan aparatur administrasi yang lebih ramping dan lebih efisien. Terdapat 13 kementerian dan sembilan lembaga administratif yang sedianya bakal dipangkas. Selain kementerian dan lembaga, ada juga empat lembaga setingkat menteri, dan empat badan pemerintah yang bakal ikut dikurangi.

“Sembilan kementerian dan lembaga di bawah Pemerintah akan dikonsolidasikan berdasarkan resolusi tentang penyederhanaan dan pengoptimalan sistem politik,” kata Menteri Dalam Negeri Vietnam, Pham Thi Thanh Tra dikutip melalui Kantor Berita Vietnam, Vietnam News Agency (VNA), dikutip pada Senin (23/12/2024).

Tra menyatakan, restrukturisasi pemerintah juga dilakukan melalui pemotongan jumlah unit di bawah kementerian dan organisasi tingkat menteri sebesar 15-20 persen. Hal ini meliputi pengurangan signifikan pada departemen umum, biro, departemen, dan organisasi layanan publik.

Ia menekankan bahwa perlu untuk menulis kebijakan yang menonjol guna mengurangi dampak reformasi administrasi terhadap pegawai negeri serta memastikan hak-hak mereka selama proses perampingan. Penataan ulang akan berjalan seiring dengan pengurangan posisi staf dan peningkatan kualitas personel untuk memenuhi persyaratan dalam situasi baru.

Tra menggarisbawahi bahwa restrukturisasi ini bertujuan untuk membangun aparatur yang elite, ramping, kuat, efisien, valid, dan efektif di bawah arahan Sekretaris Jenderal Partai To Lam.

Selain melakukan perampingan kementerian, Vietnam juga diketahui telah menurunkan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi hanya 8 persen.

Kebijakan ini bahkan telah berlaku sejak awal 2024 dan diperpanjang berulang kali hingga akhir Juni 2025 mendatang. Selepas ini, pemerintah setempat akan mengkaji ulang kebijakan tersebut untuk kemudian diteruskan atau dicabut dan mengembalikan PPN menjadi 10 persen.

“Majelis Nasional Vietnam baru-baru ini menyetujui perpanjangan pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 2 persen hingga akhir Juni 2025. Barang dan jasa yang dikenakan tarif PPN sebesar 10 persen akan terus menikmati pengurangan sebesar 2 persen tersebut dalam enam bulan pertama tahun 2025,” demikian tulis laporan Vietnam Briefing, pada awal Desember ini.

Penerapan kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di sana sehubungan dengan dampak pandemi COVID-19 dan gejolak ekonomi global yang juga mendera negara itu. Vietnam Briefing mencatat, sejak diterapkan pada 1 Januari 2024, pemotongan PPN sebesar 2 persen terbukti berperan penting dalam mengurangi biaya input bagi bisnis di berbagai sektor di Vietnam.

Sejumlah langkah yang diambil Vietnam itu bertolak belakang dengan kebijakan Pemerintah Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia baru saja menaikkan PPN menjadi 12 persen yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025 mendatang. Pemerintah beralasan bahwa kebijakan ini sebagai amanat dari UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Selain menaikkan PPN, Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto juga menjadi kabinet yang gemuk. Pasalnya dalam Kabinet Merah Putih terdapat 48 kementerian dan sejumlah bada.

Baca Juga:

PDIP Bantah Jadi Inisiator Kenaikan PPN 12 Persen: Usulan Jokowi

Menko Perekonomian Sebut QRIS dan e-Toll Tak Dikenakan PPN

Pemerintah Pastikan Transaksi Uang Elektronik Ikut Terdampak PPN 12 Persen

Share: Kebalikan dari Indonesia, Vietnam Pangkas PPN Jadi 8 Persen dan Kurangi 13 Kementerian