Ketum PBNU Ajak Masyarakat Dengar Penjelasan Utuh Pemerintah terkait PPN 12 Persen

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengajak masyarakat untuk mendengar penjelasan utuh pemerintah mengenai kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen. Gus Yahya menilai bahwa pemerintah mempunyai pertimbangan fiskal tersendiri terhadap kebijakan tersebut.

“Ini penting, agar masyarakat dapat memahami konteks yang menyertai lahirnya kebijakan tersebut” kata Gus Yahya melalui keterangan resminya, Jumat (20/12/2024).

Gus Yahya menyatakan, lewat penjelasan utuh tersebut dirinya mengharapkan masyarakat mengetahui urgensi pemerintah untuk menaikkan PPN. Serta juga, masyarakat dapat mengetahui manfaat yang didapatkan dari kebijakan itu bagi mereka.

“Dan tentu saja, terkait juga dengan benefit apa yang ditawarkan kepada rakyat sebagai hasil dari kebijakan tersebut,” ujar Gus Yahya.

Seperti diketahui, kebijakan pemerintah untuk menaikkan PPN menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 mendapat penolakan dari sejumlah masyarakat. Penolakan ini salah satunya diejawantahkan lewat sebuah petisi di platform Change yang mendapat dukungan ratusan ribu orang.

Petisi yang dibuat oleh pengguna dengan nama akun ‘Bareng Warga’ itu telah terpampang di Change sejak November lalu, sebelum pemerintah secara resmi menaikkan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen mulai awal tahun depan. Pembuat petisi menilai bahwa kenaikan PPN bakal memperberat kesulitan masyarakat. Sebab dampak kenaikan PPN, meskipun hanya 1 persen, dinilai bakal meningkatkan harga berbagai barang.

Pembuat petisi juga menilai bahwa upaya untuk menaikkan PPN di tengah kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia yang belum stabil ini, merupakan keputusan yang keliru.

“Rencana menaikkan kembali PPN merupakan kebijakan yang akan memperdalam kesulitan masyarakat. Sebab harga berbagai jenis barang kebutuhan, seperti sabun mandi hingga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan naik. Padahal keadaan ekonomi masyarakat belum juga hinggap di posisi yang baik,” demikian tulis pembuat petisi.

Baca Juga:

Petisi Tolak Kenaikan PPN 12 Persen Dapat Dukungan Ratusan Ribu Warganet

Buntut Hina Pedagang Es Teh, Muncul Petisi Copot Gus Miftah dari Jabatan Utusan Presiden

Petisi Tolak Kenaikan Pajak 12 Persen Didukung Belasan Ribu Warganet