Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan pemerintahan akan mulai pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, setelah ibu kota baru bisa menjalankan peran sebagai ibu kota politik. Hal itu diperkirakan akan terjadi pada 2028.
“Presiden mengatakan bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya ada kantor eksekutif, kantor legislatif dan kantor yudikatif di sana,” ujar Hasan melalui pesan singkat kepada wartawan, pada Selasa (10/12/2024).
Hasan bilang, pembangunan IKN akan terus dilanjutkan sehingga target menjadi ibu kota politik di 2028 bakal terealisasi. Menurutnya paling lambat IKN menjadi ibu kota politik pada 2029.
“Pembangunan IKN akan terus dilanjutkan. Jika tidak ada kendala, maka tahun 2028, atau paling lambat 2029, IKN sudah bisa menjadi ibu kota politik,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku siap mengikuti kepindahan pemerintahan ke IKN pada 2028 mendatang. Dia mengatakan bahwa DPR juga siap untuk menyiapkan gedung untuk berkantor di IKN, meninggalkan Jakarta yang kini sudah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
“Ya kita siap saja bagaimana kemudian keputusan pemerintah,” kata mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu kepada awak media hari ini.
Baca Juga:
Pak Bas Minta Tambah Anggaran Rp8,1 T untuk Pembangunan IKN 2025
Menteri Pekerjaan Umum Minta Tambah Anggaran Rp60 T, Sebut untuk Bangun IKN-Papua
Dilantik Jadi Kepala Otorita IKN, Pak Bas Diminta Prabowo Rampungkan Pembangunan dalam 4 Tahun