Pak Bas Minta Tambah Anggaran Rp8,1 T untuk Pembangunan IKN 2025
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono alias Pak Bas mengusulkan tambahan anggaran senilai Rp8,1 triliun untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur di 2025.
Pak Bas beralasan bahwa tambahan anggaran tersebut guna mulai membangun infrastruktur di bidang yudikatif dan legislatif, plus sektor perumahan. Dia bilang, sejauh ini Otorita IKN sudah memiliki Rp6,3 triliun di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
“Karena perintahnya Pak Presiden untuk mulai melaksanakan yudikatif, legislatif, dan huniannya, kami sedang mengajukan tambahan ke Bappenas dan Menteri Keuangan Rp8,1 triliun,” ujar Pak Bas di Jakarta, pada Senin (9/12/2024).
Pak Bas mengatakan, proses lelang pembangunan proyek yudikatif dan legislatif untuk lembaga hukum tertinggi dan perwakilan rakyat itu akan segera dimulai pada tahun depan.
“Kami sudah punya di LPSE (terpampang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik),” katanya.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meminta tambahan anggaran bagi kementeriannya sebesar Rp60,6 triliun di 2025. Anggaran sebesar itu, kata Dody, sedianya bakal dibelanjakan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga Papua.
Hal itu disampaikan Dody dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (3/12/2024).
Dalam paparan Dody menyebut, anggaran sebesar Rp14,87 triliun akan diperuntukkan buat pembangunan IKN. Yakni untuk menyelesaikan pembangunan kegiatan yang telah dimulai, bukan kegiatan baru.
Sementara alokasi untuk Papua sedianya akan sebesar Rp4 triliun. Tambahan anggaran juga dilakukan untuk pelaksanaan instruksi presiden (Inpres) sebesar Rp28,55 triliun. Inpres ini menyangkut inpres jalan daerah, inpres irigasi, inpres air minum dan air limbah.
Baca Juga:
Menteri Pekerjaan Umum Minta Tambah Anggaran Rp60 T, Sebut untuk Bangun IKN-Papua
Dilantik Jadi Kepala Otorita IKN, Pak Bas Diminta Prabowo Rampungkan Pembangunan dalam 4 Tahun
Prabowo Akan Lanjutkan dan Selesaikan Pembangunan IKN dalam 4 Tahun
