Calon Gubernur Jakarta 02, Dharma Pongrekun kembali menyinggung pandemi COVID-19 sebagai agenda politik global dalam debat Pilgub Jakarta 2024. Dharma menyangsikan bahwa pandemi COVID-19 merupakan isu kesehatan.
“Kalau ada peristiwa demikian, alangkah baiknya kita mengajak tim independen untuk memverifikasi data yang ada. Apakah ini isu kesehatan atau agenda politik global,” ujar Dhrama dalam debat kedua Pilkada Jakarta, di Beach City Internasional Stadium (BCIS) Kota Administrasi Jakarta Utara, pada Minggu (27/10/2024) malam.
Dia menyatakan perlunya pembuktian secara independen untuk menentukan apakah pandemi ini benar-benar merupakan masalah kesehatan atau ada agenda lain di baliknya. Dia memandang proses penetapan COVID-19 sebagai pandemi dilakukan terlalu cepat tanpa prosedur ilmiah yang lengkap.
Dharma juga meragukan alat diagnostik yang digunakan untuk mendeteksi virus tersebut. Ia menuding alat itu tidak didesain khusus untuk mendeteksi COVID-19.
Oleh karenanya, ia menjamin akan bersikap kritis jika terpilih sebagai orang nomor satu di Jakarta dalam merespons isu kesehatan publik. Sehingga, kebijakan yang ia buat dapat mengedepankan kepentingan khalayak.
Sebelumnya, Dharma Pongrekun menyebut pandemi Covid-19 sebagai agenda terselubung asing guna mengambil alih kedaulatan Indonesia.
Pernyataan Dharma merupakan jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan Calon Gubernur Jakarta 01, Ridwan Kamil. Dalam debat perdana Pilgub Jakarta 2024, mantan Gubernur Jawa Barat itu bertanya soal respons terbaik calon kepala daerah dalam melindungi masyarakat saat krisis akibat pandemi Covid-19. Debat perdana itu berlangsung di JiExpo Jakarta, pada Minggu (6/10/2024) malam.
“Saya paham betul tentang pandemi ini agenda terselubung dari asing untuk mengambil alih kedaulatan negara,” kata Dharma.
Dharma melandaskan klaimnya atas metode penggunaan alat pendeteksi Covid-19, yakni Polymerase Chain Reaction test atau PCR. Menurut dia, PCR bukan diperuntukkan guna mendeteksi virus.
Sebab itu dia menganggap pandemi Covid-19 hanyalah omong kosong yang bertujuan guna menakut-nakuti rakyat. Menurutnya adagium ‘keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi’ mesti diletakkan secara proporsional. Dia mewanti-wanti jangan sampai adagium itu justru digunakan untuk mengeksploitasi rakyat.
Baca Juga:
Dalam Debat Pilgub Jakarta, Dharma Pongrekun Sebut Covid-19 Agenda Terselubung Asing
Maju di Pilgub Jatim, Mensos Risma Mengundurkan Diri dari Jabatannya