General

MK Sebut Polisi Boleh Setop Orang di Jalan untuk Diperiksa

Ray– Asumsi.co

featured image
Foto: Antara.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, polisi punya wewenang untuk menghentikan pengendara di jalan untuk pemeriksaan identitas.

Hal itu dimuat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) konstitusional.

Putusan: Melalui amar putusan pengajuan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri), yang diajukan dua mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) Leonardo Siahaan dan Fransiscus Arian Sinaga, maka MK menolaknya.

"Amar putusan mengadili, menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Anwar seperti dikutip Antara, Selasa (25/1/2022).

Diketahui, dalam permohonan perkara Nomor 60/PUU-XIX/2021, dua pemohon mendalilkan Pasal 16 ayat (1) huruf d UU Polri yang menyatakan bahwa, dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana.

Punya wewenang: Polri berwenang untuk menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dapat menimbulkan rasa khawatir dan takut di dalam diri mereka, terlebih pemeriksaan saat malam hari.

Selain itu, saat pemeriksaan, pemohon menyebutkan terdapat tindakan petugas kepolisian yang memarahi, membentak, meneriaki pengendara yang sedang diperiksa, bahkan melakukan gerakan-gerakan yang berpotensi merendahkan harkat dan martabat manusia.

Bahkan, menurut pelapor, kegiatan patroli petugas kepolisian seperti itu yang ditayangkan pula di televisi ataupun video di YouTube, menampilkan tindakan-tindakan kepolisian yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

Pertimbangan: Merespons dalil tersebut, dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul mengenai hal ini.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa tidak adanya batasan kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d Undag-undang Polri, bukanlah penyebab oknum kepolisian melakukan tindakan yang merendahkan martabat dan kehormatan orang lain.

"Persoalan yang para pemohon dalilkan, bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan implementasi dari norma Pasal 16 ayat (1) huruf d UU Polri," ucapnya.

Tugas dan fungsi: MK juga menilai, persoalan implementasi norma terkait tayangan kegiatan kepolisian yang marak di media massa, telah memiliki batasan yang jelas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, serta peraturan pelaksana lainnya.

Dengan demikian, menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 16 ayat (1) huruf d UU Polri adalah, norma yang konstitusional.

"Oleh karena itu, baik aparat kepolisian maupun media massa diharapkan dapat selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar tetap dalam koridor yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku," tuturnya. (rfq)


Share: MK Sebut Polisi Boleh Setop Orang di Jalan untuk Diperiksa