Ditjen Pajak Bantah Kebocoran 6 Juta Data NPWP
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya kebocoran jutaan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada sistem internal mereka. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti mengatakan, berdasarkan investigasi internalnya, tidak terdapat rekam jejak akses masuk ke sistem DJP yang mengarah pada indikasi adanya kebocoran data.
Terlebih lagi, Dwi Astuti bilang bahwa struktur data yang tersebar dan diklaim sebagai bocoran data dari DJP, bukan merupakan struktur data terkait pajak.
“Struktur data yang tersebar bukan merupakan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak,” ujar Dwi Astuti melalui keterangan resmi, Jumat (20/9/2024).
Kendati begitu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sampai Pori guna menindaklanjuti informasi dugaan kebocoran enam juta data NPWP warga Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pihaknya mengimbau agar para Wajib Pajak turut menjaga keamanan data masing-masing. Hal itu dilakukan antara lain dengan memperbarui antivirus, mengubah kata sandi secara berkala, dan menghindari baik mengakses tautan maupun mengunduh file mencurigakan agar terhindar dari pencurian data.
Sebelumnya dikabarkan bahwa jutaan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik warga Indonesia yang ditampung Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diduga dibocorkan peretas dengan nama akun Bjorka. Data NPWP tersebut termasuk milik Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan putra sulungnya yang juga Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka, serta sejumlah jajaran menteri Jokowi.
Informasi ini dikabarkan Konsultan Keamanan Siber, Teguh Aprianto melalui akun X pribadinya, pada Rabu (18/9/2024). Teguh mengatakan, data yang bocor berupa nomor identitas kependudukan sampai nomor ponsel dan alamat surat elektronik (surel).
Kumpulan data tersebut dijual Bjorka melalui forum dark web seharga Rp153,2 juta. Ukuran data yang baru bocor di bulan ini itu secara total sebesar 2 gigabit (GB).
Kabar itu turut membuat Jokowi angkat bicara. Kepala negara itu mengaku telah memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), hingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), untuk segera memitigasi dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jutaan warga Indonesia.
“Saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kemenkeu untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya,” kata Jokowi kepada awak media di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).
Baca Juga:
Jokowi Perintahkan Kominfo-BSSN untuk Mitigasi Dugaan Kebocoran Data NPWP
Bjorka Diduga Bocorkan Jutaan Data NPWP: Ada Data Jokowi, Gibran, sampai Jajaran Menteri
