Soal Wacana Kenaikan Harga Tiket KRL, Kemenhub: Tunggu Kabinet Baru
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut rencana kenaikan tarif KRL Commuter Line menunggu keputusan kabinet selanjutnya, Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Mohamad Risal Wasal mengatakan, sejauh ini belum ada keputusan mengenai wacana tersebut.
“Tunggu saja, kita tunggu kabinet (pemerintahan) baru, baru kita seperti apa arahnya ya,” kata Mohamad Risal Wasal dalam pernyataannya, seperti dikutip dilansir pada Jumat (12/9/2024).
Dia juga menegaskan bahwa belum ada kebijakan subsidi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk tarif moda transportasi listrik tersebut. Akan tetapi, dia mengakui bahwa pihaknya memegang hasil kajian untuk menaikkan tarif KRL sebesar Rp1.000.
Pemerintah berencana mengubah skema subsidi KRL Jabodetabek menjadi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada 2025 mendatang. Hal itu disampaikan Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati di Kompleks Parlemen, Jakarta beberapa waktu lalu.
Dia mengatakan, realisasi penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasiskan NIK akan sangat bergantung dengan hasil pembahasan lintas sektoral, konsultasi publik, dan respons dari berbagai pemangku kepentingan.
Dia bilang wacana penerapan tarif subsidi KRL Jabodetabek berbasiskan NIK sebenarnya sudah muncul pada 2023. Wacana itu muncul untuk membuat subsidi angkutan umum lebih tepat sasaran.
“Kalau lihat tadi memang ada keterbatasan, yang artinya, berarti kita juga harus menyesuaikan beberapa pos-pos yang biasanya ada setiap tahun, termasuk juga keperintisan sama subsidi itu,” ujar Adita.
Secara infrastruktur, menurut Adita, PT Kereta Api Indonesia Persero (KAI) juga sudah memiliki sistem yang baik, sehingga memungkinkan penerapan subsidi KRL berbasis NIK itu diwujudkan. Dirinya menjamin jika tarif subsidi KRL Jabodetabek berbasiskan NIK diterapkan, maka akan diikuti dengan peningkatan fasilitas kereta dan stasiun bagi masyarakat.
Wacana itu mendapat banjir protes dari sejumlah pihak, termasuk dari komunitas Koalisi Pejalan Kaki. Melalui akun Instagram resminya, koalisi itu mengatakan bahwa akses dan layanan yang sama dalam angkutan umum merupakan hak semua warga, tidak melulu warga dari Jabodetabek.
Baca Juga:
Banjir Protes Rencana Subsidi KRL Berbasis NIK
