Muhammadiyah Bentuk Dua Perusahaan untuk Garap Tambang dari Pemerintah

Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah telah membentuk dua perusahaan untuk menggarap konsesi tambang yang diberikan pemerintah untuk organisasi keagamaan tersebut.

Ketua Bidang Ekonomi PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy bilang, perusahaan pertama bakal diplotkan untuk menjadi perusahaan induk. Kemudian perusahaan kedua sebagai perusahaan operasional.

“Operating company inilah yang nanti para ahli yang memang punya pengalaman di tambang, orang Muhammadiyah, dan juga ahli,” kata pria yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Muhadjir mengatakan, pihaknya bakal mengambil para ahli pertambangan dari sejumlah perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Muhammadiyah. Bahkan, kata Muhadjir, para ahli tersebut telah melakukan survei permulaan tambang.

Kendati begitu, pihaknya mengaku tidak akan terburu-buru menggarap konsesi tambang yang diberikan pemerintah tersebut. Muhammadiyah, kata Muhadjir, akan lebih dahulu mempersiapkan pelbagai hal yang diperlukan.

PP Muhammadiyah disebut bakal segera mendapatkan konsesi tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk atau PT Arutmin Indonesia.

Muhammadiyah bakal menyusul Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang lebih dahulu mendapatkan konsesi tambang di Kalimantan Timur, bekas milik PT Kaltim Prima Coal (KPC), salah satu anak perusahaan dari PT Bumi Resources.

Baca Juga:

Jokowi Lantik Sekjen PBNU Gus Ipul sebagai Mensos Gantikan Risma

Sudah Lapor PBNU, Muktamar PKB Tandingan Bakal Segera Digelar\

Izin Konsesi Tambang PBNU Terbit, Akan Kelola Lahan 26 Ribu Hektar di Kalimantan Timur