Isu Terkini

Menpan RB Minta Instansi Pemerintah Tidak Rekrut Tenaga Honorer

Panji– Asumsi.co

featured image
ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo meminta, kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) dan pemerintah daerah (pemda), tidak lagi merekrut tenaga honorer.

Alasan: Menurut Tjahjo, hal itu akan merusak penghitungan kebutuhan formasi aparatur sipil negara (ASN).

"Adanya rekrutmen tenaga honorer yang terus dilakukan, tentu akan mengacaukan hitungan kebutuhan formasi ASN di instansi pemerintah. Hal ini juga membuat permasalahan tenaga honorer menjadi tidak berkesudahan hingga saat ini," ujar Tjahjo dikutip Antara, Senin (24/1/2022).

Pasal: Tjahjo menegaskan, larangan bagi instansi pemerintah untuk merekrut tenaga honorer tersebut, juga telah diatur dalam Pasal 8 PP Nomor 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, secara jelas telah dilarang untuk merekrut tenaga honorer.

Hal ini juga termaktub dalam Pasal 96 PP Nomor 49/2018 tentang Manajemen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Oleh karena itu, Pemerintah memberikan kesempatan bagi seluruh instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, untuk menyelesaikan status tenaga honorer hingga 2023.

Dikenakan Sanksi: Terkait pemenuhan kebutuhan tenaga kebersihan, tenaga keamanan dan pramusaji, hal itu dapat dilakukan dengan menggunakan tenaga alih daya dari pihak ketiga atau outsourcing.

Ia menambahkan, akan terdapat sanksi bagi instansi pemerintah yang masih merekrut tenaga honorer, baik di K/L dan pemda pusat atau daerah.

"Oleh karena itu, diperlukan kesepahaman atau pun sanksi bagi instansi yang masih merekrut tenaga honorer," ujarnya.

Selesai 2023: Pemerintah menargetkan tenaga honorer bisa selesai di 2023, seperti diatur di PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Dalam PP tersebut diatur bahwa, pegawai non-PNS di instansi pemerintah masih tetap melaksanakan tugas paling lama lima tahun saat peraturan itu berlaku.

Selain itu, di tahun 2022 Pemerintah fokus dalam rekrutmen PPPK untuk memenuhi formasi tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh.

Hal tersebut berkaitan dengan transformasi digital yang dilakukan Pemerintah, untuk memberlakukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh instansi pemerintah. (rfq)

Baca Juga:

Pemerintah Tiadakan Rekrutmen CPNS 2022

Pekerja Honorer Akan Dihapus dari Instansi Pemerintahan

Menpan RB Terbitkan Surat Edaran Larang ASN Liburan ke Luar Negeri

Share: Menpan RB Minta Instansi Pemerintah Tidak Rekrut Tenaga Honorer