Usai Polemik Jilbab, Menpora Minta Pembinaan Paskibraka Dikembalikan ke Kemenpora

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo meminta pengelolaan Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka (Paskibraka) bisa kembali ke tangan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Hal itu sehubungan dengan polemik larangan penggunaan jilbab kepada anggota Paskibraka atas aturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

BPIP telah mengordinasi Paskibraka yang sebelumnya dikoordinasikan oleh Kemenpora, sejak tahun 2022 silam.

“Kami memohon mungkin selanjutnya, sebaiknya ini Paskibraka bisa kembali ke Kemenpora,” kata Dito di Jakarta, Minggu (18/8/2024).

Menurut Dito, pengelolaan Paskibraka sejalan dengan tugas pokok dan fungsi kementeriannya ketimbang di BPIP.

Diketahui,  Paskibraka tidak lagi berada di bawah naungan Kemenpora melainkan sudah berada di bawah BPIP. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Perpres yang diteken Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 5 April 2022 ini terdiri dari 13 halaman.

Salah satu poin dalam Perpres tersebut menyebutkan bahwa BPIP akan mengkoordinasikan Program Paskibraka. “Program Paskibraka secara nasional berada di bawah koordinasi Badan,” demikian bunyi Pasal 3.

Pasal 1 menjelaskan bahwa Badan merupakan lembaga yang menangani urusan pemerintahan dalam pembinaan ideologi Pancasila. Dengan diundangkannya Perpres tersebut, Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), yang sebelumnya dikoordinasikan oleh Kemenpora, kini berada di bawah koordinasi BPIP sejak tahun 2022.

Namun di 2024, aturan BPIP terhadap Paskibraka menuai polemik. Pasalnya BPIP melarang anggota Paskibraka putri mengenakan jilbab demi keseragaman dan kebiasaan terdahulu. BPIP mengaku membuat aturan karena sudah menjadi tradisi kenegaraan Indonesia sejak awal berdirinya bangsa ini.

BPIP enggan disalahkan atas kebijakan tersebut, apalagi pihaknya telah memberi tahu sebelumnya calon Paskibraka akan aturan tersebut. Sehingga menurut Yudian Wahyudi sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), jika para anggota Paskibraka putri itu tampil tanpa mengenakan jilbab, maka hal itu atas kesukarelaan orang tersebut.

Baca Juga:

Istana Sebut BPIP Tak Komunikasikan Larangan Berhijab untuk Paskibraka Putri

BPIP Akui Bikin Aturan Diskriminatif Larang Penggunaan Jilbab bagi Paskibraka

Ekonomi Rakyat Lagi Sulit, BPIP Malah Minta Tambahan Anggaran Rp100 Miliar Buat Influencer