Ada empat sampai lima polisi datang ke kediaman dua aktivis
yang tengah dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Diketahui, keduanya
ialah Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti, dan Direktur Eksekutif Lokataru
Haris Azhar, yang dijemput paksa oleh kepolisian untuk menjalani pemeriksaan di
Polda Metro Jaya.
Polisi datangi
Fatia-Haris: Koordinator bidang Riset dan Mobilisasi KontraS, Rivanlee
Anandar, menyebut, ada lima anggota polisi datang ke kediaman Fatia, serta
secara bersamaan empat anggota polisi juga ke kediaman Haris Azhar pada Selasa
(18/1/2022) pukul 07.45 WIB.
“Kedatangan pihak kepolisian itu guna meminta
keterangan Fatia dan Haris dalam laporan yang dibuat oleh Menteri Koordinator
Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan,” ujar Rivanlee dalam
keterangan tertulis, Selasa (18/1/2022).
Tidak hanya didatangi, bahkan ada juga satu mobil yang siaga
di dekat kediaman Fatia dan Haris.
Tolak dijemput:
Dikutip Antara, kedua aktivis tersebut menolak dijemput dan dibawa oleh polisi, sebab
keduanya datang langsung ke Polda Metro Jaya, Selasa (18/1/2022) pukul 11.00
WIB.
Menurut Rivan, tindak penjemputan yang dilakukan terkesan
buru-buru dan dipaksakan. Sebab, kedua aktivis telah mengirim surat penundaan
pemanggilan karena tidak dapat hadir.
Upaya kriminalisasi
berhenti: Rivanlee berharap, publik dapat memberi dukungan agar upaya
kriminalisasi terhadap dua aktivis HAM itu berhenti.
“Kami memohon dukungan agar upaya kriminalisasi ini
bisa berhenti. Mari kawal bersama upaya pembungkaman kebebasan berekspresi
ini,” ungkap Rivanlee
Laporan pencemaran
nama baik: Sebagai informasi, Luhut sempat melaporkan Haris dan Fatia ke
Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik tahun lalu. Hingga laporan
tersebut telah terdaftar pada nomor STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA.
Melalui kuasa hukumnya, Luhut membuat laporan tersebut usai
beredarnya video berjudul “Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops
Militer Intan Jaya”. Video tersebut diunggah melalui akun YouTube milik
Haris Azhar.
Fatia dan Haris membahas soal sejumlah organisasi termasuk
KontraS tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI di balik bisnis
tambang emas atau rencana eksploitasi wilayah Intan Jaya, Papua dalam video
tersebut. (rfq)