Presiden Kenya Pecat Seluruh Menteri di Kabinet, Hanya Sisakan Menlu

Presiden Kenya William Ruto memecat seluruh kabinetnya kecuali menteri luar negerinya, Kamis (11/7/2024). Langkah itu menyusul tekanan publik setelah protes berskala nasional yang telah menciptakan krisis terbesar dalam dua tahun kepemimpinannya.

Protes yang dipimpin kaum muda terhadap rencana kenaikan pajak dimulai dengan damai namun berubah menjadi kekerasan . Setidaknya 39 orang tewas dalam bentrokan dengan polisi bulan lalu. Beberapa demonstran sempat menyerbu parlemen sebelum Ruto membatalkan kebijakan pajak baru tersebut .

“Saya akan segera terlibat dalam konsultasi ekstensif di berbagai sektor dan formasi politik serta warga Kenya lainnya, baik di pemerintahan maupun swasta, dengan tujuan membentuk pemerintahan berbasis luas,” kata Ruto dalam pidato yang disiarkan televisi, seperti dikutip melalui The Guardian, Kamis (11/7/2024).

Dia juga memecat Jaksa Agung, namun mengatakan jabatan Wakil Presiden tidak terpengaruh.

Aktivis veteran anti-korupsi John Githongo mengatakan pergantian kabinet secara besar-besaran itu adalah hal yang diinginkan oleh warga Kenya. Dia berharap, langkah itu dapat mendinginkan situasi di Kenya.

“Mari kita lihat apa yang terjadi sekarang jika menteri-menteri baru berurusan dengan isu-isu besar seputar korupsi dan arogansi serta pemerintahannya yang berlebihan dan fakta bahwa banyak warga Kenya yang tewas selama demonstrasi,” katanya.

Tuntutan IMF dan Tekanan Rakyat

Ruto terjebak antara tuntutan pemberi pinjaman seperti, Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mengurangi defisit dengan tekanan masyarakat yang terguncang akibat kenaikan biaya hidup. Dia mengusulkan pemotongan belanja dan pinjaman tambahan dalam ukuran yang kira-kira sama pada minggu lalu untuk mengisi defisit anggaran yang hampir mencapai 2,7 miliar dolar AS (Rp43,5 triliun ) yang disebabkan oleh penarikan kenaikan pajak.

Para analis mengatakan penurunan pajak bermakna Kenya kemungkinan besar akan gagal memenuhi target IMF, meskipun pemerintahnya tidak memiliki utang yang harus jatuh tempo. Defisit anggaran diproyeksikan sebesar 4,6 persen dari produk domestik bruto pada tahun fiskal yang dimulai pada 1 Juli.

Didukung Rakyat

Aktivis komunitas dari Kelompok Kerja Pusat Keadilan Sosial di Nairobi, Ojango Omondi mengatakan bahwa memecat begitu banyak menteri kabinet adalah sebuah langkah menuju keadilan, namun para pengunjuk rasa ingin melihat siapa yang ditunjuk Ruto untuk menggantikan mereka.

“Memberhentikan itu satu hal, yang kedua adalah memastikan bahwa orang-orang yang akan dipilih di kabinet bertanggung jawab pada konstitusi dan supremasi hukum,” ujarnya.