Muhadjir Effendy Setuju Mahasiswa Bayar Kuliah Pakai Pinjol
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mendukung wacana pinjaman online atau daring (pinjol) bagi mahasiswa yang digunakan untuk membayar biaya kuliah.
Muhadjir menganggap wacana itu sebagai ide yang bagus guna membantu mahasiswa membayar kuliah. “Semua inisiatif baik untuk membantu kesulitan mahasiswa harus kita dukung, termasuk pinjol,” kata Muhadjir di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (2/7/2024).
Kendati begitu, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI periode 2016-2019 tersebut mengingatkan bahwa pinjol yang digunakan harus resmi. Sehingga bisa dipertanggungjawabkan, transparan, serta tidak akan merugikan mahasiswa.
Pada kesempatan itu, Muhadjir juga mengusulkan kampus supaya mencari duit sebesar-besarnya dalam acara wisuda mahasiswa. Pasalnya menurut dia tidak akan ada orang yang protes jika ditarik biaya yang besar saat wisuda. Mengingat momen itu adalah momen bahagia.
“Wisuda itu tarik yang tinggi karena enggak ada orang akan protes walaupun mahal. Karena waktu saat gembira anaknya mau wisuda bayar berapa pun dikasih. Kalau perlu biar satu truk keluarganya akan datang enggak apa-apa,” ujarnya.
Ia menyarankan kampus agar memiliki hotel sehingga dapat dimanfaatkan sebagai penginapan bagi para orang tua mahasiswa yang wisuda. “Setiap kali wisuda misalnya 5 ribu, bahkan 10 ribu sekarang. Kalau satu tahun itu lima kali wisuda, kampus punya hotel, sudah komplet itu. Jadi bayar wisuda sekalian tinggal di hotel kampus.
“Nanti di situ ada swalayannya buat belanja. Itu selama wisuda, cukup untuk menutup biaya operasional hotel. Sisanya tinggal cari untung saja. Percaya dengan saya itu. Sudah nyoba saya,” sambungnya.
Sebelumnya sempat mencuat wacana pembiayaan kuliah bagi mahasiswa menggunakan pinjol. Institut Teknologi Bandung (ITB) menjadi kampus yang pertama-tama dikenal mengenalkan kebijakan tersebut. Kebijakan itu menuai pro-kontra di ranah publik.
Sejumlah pihak mengkhawatirkan skema itu lantaran berpotensi menjerat mahasiswa dalam lilitan utang, yang ketika gagal bayar dapat berujung pada praktik intimidasi terhadap mahasiswa.
