Kemenparekraf Minta Masyarakat Tak Berwisata ke Luar Negeri Buntut Nilai Rupiah Loyo
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) meminta masyarakat untuk tidak berlibur ke luar negeri buntut pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf, Nia Niscaya mengimbau supaya masyarakat lebih memilih berlibur di Indonesia ketimbang luar negeri.
Pasalnya menurut dia, aksi masyarakat untuk berlibur di dalam negeri dapat membantu negara untuk menekan kebocoran devisa negara. Imbauan itu terutama ditujukan kepada masyarakat yang telah memiliki daya beli yang kuat.
“Berliburlah di Indonesia, Bapak Ibu sekalian karena ketika bapak ibu berlibur di luar negeri itu, artinya devisa kita bocor,” kata Nia di Kantor Kemenparekraf, Jakarta, Senin (24/6/2024), sebagaimana yang disiarkan melalui saluran Youtube Kemenparekraf.
Menurut Nia, pemerintah telah mempromosikan sejumlah paket wisata yang digagas bersama sejumlah pelaku usaha guna memincut lebih banyak wisatawan dalam negeri.
Sebelumnya, Analis ekonomi politik dari FINE Institute, Kusfiardi mengingatkan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor ekspor sehingga dapat berdampak signifikan terhadap arus pendapatan dan belanja negara tahun depan.
“Meskipun harga komoditas ekspor seperti minyak dan batu bara menunjukkan peningkatan, keuntungan dalam Rupiah yang diterima pemerintah dapat tergerus,” kata Kusfiardi di Jakarta, Selasa (24/6/2024), seperti dikutip dari ANTARA.
Menurut dia, diversifikasi ekspor menjadi krusial untuk mengurangi risiko terhadap fluktuasi mata uang asing. “Dengan nilai tukar Rupiah yang melemah secara drastis seperti ini, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional,” ujarnya.
Di sisi lain, biaya impor barang dan jasa akan meningkat dalam rupiah akibat nilai tukar yang rendah sehingga dapat meningkatkan tekanan inflasi dan menurunkan daya beli domestik.
Kusfiardi menekankan perlunya kebijakan fiskal yang hati-hati dan proaktif, termasuk dalam pengelolaan investasi infrastruktur yang strategis.
“Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang hati-hati dan proaktif dalam menghadapi tantangan ini,” ujarnya.
Kebijakan intervensi pasar valuta asing, penyesuaian kebijakan suku bunga oleh Bank Indonesia, serta peningkatan dalam kebijakan impor akan menjadi krusial.
Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka panjang dan memastikan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 tetap berkelanjutan.
