Bappenas Ganjar Penghargaan Pembangunan Daerah bagi Jawa Barat hingga DKI Jakarta
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menganugerahkan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2024 bagi sejumlah daerah yang berhasil meraih capaian terbaik dalam penyusunan, implementasi, dan inovasi perencanaan pembangunan.
Penghargaan diberikan dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2025 bertema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” di Jakarta Convention Center, Senin (6/5/2024).
“Penghargaan ini diharapkan dapat memberi motivasi dan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah bekerja keras dan memberikan inovasi dalam pembangunan daerah,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa dalam acara tersebut, seperti dikutip lewat keterangan tertulisnya.
Predikat provinsi terbaik pertama tahun ini diraih Jawa Barat, kemudian di urutan Kedua diraih Kalimantan Selatan, dan terbaik ketiga diraih DKI Jakarta. Sementara itu, PPD 2024 kategori Kabupaten Terbaik urutan pertama diraih Temanggung, posisi kedua diraih Banyuwangi, serta terbaik ketiga diraih Gowa.
Sedangkan untuk Predikat Kota Terbaik Pertama diraih Malang, Terbaik Kedua diraih Palu, dan Terbaik Ketiga diraih oleh Metro.
Suharso menekankan, pihaknya memilih pemenang PPD berdasarkan evaluasi komprehensif dan kreatif atas perencanaan pembangunan daerah. PPD turut mendorong pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan yang lebih konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat diimplementasikan, serta mendorong sinergi dan sinkronisasi antara perencanaan pusat dan daerah.
PPD dan Expo Pembangunan Daerah 2024 juga menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk berkolaborasi dan memperkenalkan inovasi serta keunggulan daerah dalam perencanaan sekaligus mencari solusi untuk tantangan pembangunan.
Agenda itu dihadiri Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, para menteri, pimpinan lembaga tinggi Negara, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, gubernur, serta bupati dan wali kota.
