Retno Marsudi Tegaskan Veto AS Tak Akan Hentikan Dukungan Indonesia Bagi Palestina
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menegaskan, veto Amerika Serikat (AS) terhadap rancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) terhadap keanggotaan penuh Palestina di PBB tidak akan menghentikan dukungan Indonesia bagi Palestina.
“Memang sangat disayangkan bahwa kali ini satu anggota DK PBB memveto (rancangan resolusi tersebut), tetapi bukan berarti kita akan berhenti. Kita akan terus berupaya (mendukung Palestina),” kata Retno ketika ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
Retno menekankan bahwa Indonesia akan tetap menjalankan diplomasi guna mendukung perjuangan bangsa Palestina.
Komitmen dukungan kepada Palestina, menurut Retno, telah dipahami oleh semua diplomat Indonesia yang menjalankan tugasnya, termasuk dalam berdiplomasi mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB.
Tidak hanya melalui PBB, Retno juga terus menjalin komunikasi dengan mitra-mitranya dalam mengupayakan perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah —di tengah perang Israel yang terus berlangsung di Jalur Gaza dan konflik Israel-Iran baru-baru ini.
Retno sempat berbicara melalui telepon dengan Menlu Hongaria, serta dengan Menlu Kanada di sela-sela pertemuan para menlu G7 di Italia pekan lalu.
“Intinya adalah merupakan kewajiban bagi kita semua untuk mencoba mendeeskalasi situasi sehingga konflik ini tidak menyebar ke mana-mana,” kata Retno.
Selama KTT Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Gambia pada 4-5 Mei mendatang, Retno pun akan hadir dalam pertemuan tingkat menlu yang antara lain membahas isu Palestina.
“Jadi kita terus berusaha maksimal,” kata dia, seperti dikutip lewat ANTARA.
Diketahui Dewan Keamanan PBB untuk kesekian kalinya gagal mengesahkan resolusi mengenai keanggotaan penuh Palestina di PBB. Hal itu akibat veto AS terhadap rancangan resolusi DK PBB yang menuntut keanggotaan penuh Palestina di PBB.
Keanggotaan Palestina dihalangi meski mendapatkan 12 suara mendukung dan dua abstain, termasuk Inggris dan Swiss.
Untuk bisa disahkan, sebuah resolusi dewan memerlukan sedikitnya sembilan suara setuju dan tidak ada veto dari salah satu dari lima anggota tetap DK PBB, yakni AS, Inggris, Prancis, Rusia, dan China.
