Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Bakal Laporkan Dugaan Kecurangan Pemilu

Kubu Anies-Muhaimin (AMIN) dan Ganjar-Mahfud bakal melaporkan dugaan kecurangan Pemilu 2024.

“Kami sudah komunikasi sejak lama. Kami akan mengungkap fakta kecurangan ini, untuk menghasilkan pemilu berintegritas dan jujur,” ujar Ketua Tim Hukum Nasional (THN) AMIN Ari Yusuf Amir, Selasa (20/2/2024), dilansir dari Antara.

Menurut Ari, bukti keseriusannya tercermin dari komunikasi intensif antar kedua belah pihak dengan seorang advokat dari Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud sebagai penghubung. Salah satu kesamaan fakta yang diperoleh THN AMIN dan TPN Ganjar-Mahfud terkait pengerahan kepala desa untuk memilih salah satu pasangan calon tertentu.

Bahkan, kata dia, TPN Ganjar-Mahfud menemukan fakta adanya intimidasi ke kepala desa di berbagai daerah, termasuk Jawa Tengah.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut, TPN Ganjar-Mahfud dan Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) memiliki semangat yang sama dalam mengawal hasil Pemilu 2024.

“Tanpa komunikasi formal pun dari apa yang disampaikan Timnas AMIN ke publik itu menunjukkan suatu spirit yang sama,” ujar Hasto saat ditemui usai rapat terbatas TPN Ganjar Mahfud di Gedung High End, Jakarta, Senin (20/2/2024).

Menurut Hasto, semangat Timnas AMIN dan TPN Ganjar-Mahfud menegaskan upaya menyelamatkan demokrasi yang erat kaitannya kepercayaan rakyat. Ia khawatir tidak akan ada lagi masyarakat yang percaya terhadap proses demokrasi ke depan jika tidak ada koreksi secara kolektif terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024.

TPN Ganjar-Mahfud, kata dia, membentuk Tim Hukum Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud yang dipimpin advokat senior. Yaitu, Todung Mulya Lubis sebagai ketua tim hukum dan Hendry Yosodiningrat sebagai wakil ketua.

Ia mengapresiasi keterlibatan para pakar yang akan memberikan sumbangsih kepada kerja dari tim hukum tersebut, sehingga seluruh proses litigasi ke Mahkamah Konstitusi (MK) bisa dipersiapkan.

“Banyak pakar yang bergabung, termasuk ada yang mampu mengukur sikap dari aspek keterlibatan kekuasaan yang kemudian mencederai proses demokrasi itu sendiri,” tutur Hasto.

Kata dia, fokus utama TPN Ganjar-Mahfud mengawal rekapitulasi secara berjenjang dari bawah untuk Pileg dan Pilpres 2024. Sedangkan Tim Hukum Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud akan bekerja dalam ‘sunyi’ untuk menemukan bukti berbagai indikasi kecurangan secara terstruktur, sistematis, serta masif.

“Kami juga mendapat banyak laporan dari daerah-daerah yang nanti juga akan siap menjadi saksi dalam proses di MK,” ucapnya.

Di sisi lain, cawapres nomor urut 3, Mahfud MD mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggunakan lembaga independen untuk menginvestigasi menyeluruh dalam mengungkap sumber kekeliruan input data melalui aplikasi Sirekap Pemilu 2024.

Kata dia, kekeliruan sistem aplikasi Sirekap dipermasalahkan hampir seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya TPN Ganjar-Mahfud saja. Menurut Mahfud, perlu ada audit digital forensic terhadap Sirekap dan sistem data KPU.

“Saya mendengar dari KPU, sudah diaudit lembaga yang berwenang. Menurut saya, bukan lembaga berwenang yang mengaudit. Karena ini soal politik dan kepercayaan publik. Harus lembaga independen, para ahli IT dari berbagai perguruan tinggi, dan itu bisa,” ucapnya.

Ia mengungkit pernyataan anggota KPU RI Idham Holik beberapa waktu lalu yang menyebut Sirekap siap diaudit. Ia menegaskan bahwa kejujuran Pemilu penting karena menyangkut masa depan bangsa dan demokrasi.