Vaksin Covid-19

Vaksinasi RI Lampaui Batas Rekomendasi WHO, Pemerintah Masih Ingin Terus Genjot

Joko Panji Sasongko — Asumsi.co

featured image
kominfo

Pemerintah Indonesia mengklaim telah melampaui batas rekomendasi vakasinasi warga yang telah direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 40 persen jumlah penduduk.

Kendati demikian, pemerintah mengklaim belum cukup puas. Pemerintah menjanjikan bakal terus menggenjot vaksinasi Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia. Program vaksinasi akan terus dipercepat dan diperluas hingga seluruh target sasaran berhasil divaksinasi.

“Pemerintah mengajak seluruh masyarakat Indonesia yang belum divaksinasi untuk segera divaksinasi guna melindungi diri dan keluarga,” kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Usman Kansong dalam keterangannya, Sabtu (25/12).

Seperti diketahui, WHO menargetkan cakupan vaksinasi di setiap negara sekurang-kurangnya mencapai 40 persen dari total populasi hingga akhir 2021. Usman menjelaskan, per hari ini lebih dari 109 juta penduduk Indonesia telah mendapatkan dosis lengkap, melampaui 40 persen sebagaimana ditargetkan WHO sampai akhir tahun ini.

Stok vaksinasi: Usman dalam kesempatan yang sama juga mengatakan saat ini Indonesia masih terus kedatangan vaksin secara bertahap. Terbaru, tiga tahap kedatangan vaksin, yakni tahap ke-173, 174, dan 175, tiba di Tanah Air pada Sabtu.

Dua tahap vaksin yang tiba di Jakarta yakni tahap ke-173 dan 174 merupakan vaksin Pfizer, sedangkan tahap ke-175 adalah vaksin Moderna. Vaksin Pfizer yang tiba di Tanah Air pada tahap ke-173 berjumlah 879.840 dosis dan tahap ke-174 berjumlah 592.020 dosis. 

Usman menjelaskan, kedua tahap kedatangan tersebut merupakan vaksin hasil pembelian langsung. Usman mengatakan vaksin Pfizer tahap ke-173 akan didistribusikan langsung ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur dengan perkiraan waktu kedatangan pada Senin (27/12).

“Sementara kedatangan vaksin ke-174 akan didistribusikan ke Dinkes Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku, Sulawesi Utara, dan Sumatera Selatan,” ujar Usman sembari menyebut estimasi kedatangan tanggal Senin (27/12) dan Selasa (28/12).

Dalam kedatangan tahap ke-175, vaksin Moderna yang tiba merupakan donasi dari pemerintah Italia melalui COVAX (COVID-19 Vaccine Global Access) dengan jumlah 922.800 dosis. Sebelumnya, pada Kamis (30/9) lalu, Indonesia juga telah menerima donasi dari pemerintah Italia melalui COVAX berupa 796.800 dosis AstraZeneca.

Antisipasi Omicron: Usman juga menyampaikan bahwa pemerintah terus mengoptimalkan upaya tanggap darurat guna mencegah penularan varian Omicron. Salah satunya dengan cara memperketat karantina dari luar negeri hingga terus menggaungkan imbauan agar masyarakat menunda perjalanan ke luar negeri.

Berbagai kebijakan dalam merespons masuknya varian Omicron, kata dia, disusun dengan mempertimbangkan dan melibatkan masukan dari berbagai pakar dan petugas di lapangan. 

Sebagai bentuk antisipasi penyebaran, lanjutnya, pemerintah sudah meningkatkan whole genome sequencing sekaligus memperketat masa karantina perjalanan dari luar negeri. 

Pemerintah juga akan meningkatkan surveilans dan kontak erat. Walaupun sejauh ini varian omicron belum menunjukan karakter yang membahayakan nyawa, terutama bagi pasien yang sudah mendapatkan vaksin, Usman tetap mengingatkan masyarakat untuk segera menuntaskan vaksinasi, sesuai imbauan Presiden Joko Widodo.

Pemerintah juga akan mempercepat vaksinasi, terutama pada kelompok lanjut usia untuk memperkecil risiko keparahan jika tertular COVID-19. Usman juga meminta masyarakat untuk menyikapi masuknya varian Omicron dengan tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta menaati protokol kesehatan. 

Baca juga:

Waspadai Gelombang Tinggi Selat Sunda, Hujan Petir di DKI Hari Ini

Biasanya Kalem, Shin Tae-yong Kini Joget Bareng Timnas di Ruang Ganti

Share: Vaksinasi RI Lampaui Batas Rekomendasi WHO, Pemerintah Masih Ingin Terus Genjot