Cak Imin Janji Tak Ada Undang-Undang yang Horor dan “Simsalabim” jika Terpilih
Cawapres nomor urut satu, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berjanji tidak akan ada lagi undang-undang yang disahkan dengan proses kilat tanpa melibatkan partisipasi masyarakat atau disebutnya UU simsalabim. Janji kampanye tersebut disampaikan Cak Imin saat berdialog bersama buruh pabrik PT Sinde Budi Santosa di Bekasi, Jawa Barat, Senin (18/12/2023).
Ia menganggap UU yang dirumuskan secara tergesa-gesa senantiasa menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Ia berniat membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja jika AMIN menang Pilpres 2024.
“Jadi Insyaallah nanti kita ingin, tapi syaratnya ya partai pendukung AMIN harus besar (suara) semuanya. Supaya turn in cepat. Jadi kita tidak akan mau lagi bikin undang-undang simsalabim. Tahu tidak undang-undang simsalabim? Enggak ada hujan eggak ada angin disahkan. Undang-undang horor. Karena dibikinnya malam jumat. Ketika kalian pada tidur,” ucapnya.
Diketahui, Omnibus Law UU Cipta Kerja resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI yang digelar pada Senin (5/10/2023).
“Kepada seluruh anggota, saya memohon persetujuan dalam forum rapat paripurna ini. Apa bisa disepakati?” tanya Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin selaku Pimpinan Sidang Paripurna di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta.
“Setuju,” jawab mayoritas anggota dewan yang hadir.
“Tok,” bunyi palu sidang diketok sebagai tanda disahkannya UU tersebut.
Rapat Paripurna DPR pengambilan keputusan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja dihadiri 318 dari 575 anggota dewan. Sebanyak tujuh fraksi di DPR menyatakan setuju pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. PKB yang diketuai Cak Imin sendiri menjadi salah satu fraksi yang turut mendukung pengesahk PDI-P, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PPP, dan PAN.
Sementara itu, hanya dua fraksi yang menolak pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini. Yaitu, Fraksi Partai Demokrat dan PKS.
Baca Juga:
KPK Bakal Usut Temuan PPATK Terkait Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2024
Imbas Cukai Naik 10 Persen, Harga Rokok Bakal Semakin Mahal Per 1 Januari 2024
