Empat Menteri Kabinet Jepang Mundur Usai Dugaan Korupsi Penggalangan Dana Kampanye Partai Berkuasa
Empat menteri Jepang mengajukan pengunduran diri pada Kamis (14/12/2023). Pengunduran diri terjadi saat Perdana Menteri (PM) Fumio Kishida diguncang skandal korupsi penggalangan dana kampanye partai yang berkuasa. Krisis dalam kabinet terjadi usai muncul tuduhan suap sebesar 500 juta yen (Rp54,7 miliar) di Partai Demokrat Liberal (LDP) yang memerintahkan Jepang hampir tanpa gangguan selama beberapa dekade.
Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno membenarkan bahwa dirinya mengundurkan diri bersama Menteri Ekonomi dan Industri, Yasutoshi Nishimura, Menteri Dalam Negeri, Junji Suzuki, serta Menteri Pertanian Ichiro, Miyashita.
“Mengingat berbagai tuduhan terkait dana politik yang menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap politik, dan berbagai tuduhan terkait dana politik saya sendiri, saya telah mengajukan pengunduran diri,” ujar Matsuno, dilansir dari SCMP.
Penasihat khusus PM Jepang, Michiko Ueno juga meninggalkan jabatannya bersama lima wakil menteri lainnya. Yasutoshi Nishimura mengaku ingin memperbaiki keadaan saat penyelidikan skandal korupsi penggalangan dana kampanye sedang berlangsung.
“Keraguan masyarakat terhadap dana politik ada di sekitar saya, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah,” tutur Nishimura.
Jaksa penuntut akan mulai menggerebek kantor dan mewawancarai puluhan anggota parlemen akhir pekan ini.
Sebelumnya, Fumio Kishida mengatakan, akan menangani tuduhan tersebut secara langsung.
“Saya akan melakukan upaya seperti bola api dan memimpin LDP untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat,” tutur Kishida, Rabu (13/12/2023).
Kemarahan Rakyat
Peringkat jajak pendapat Fumio Kishida menjadi yang terburuk bagi PM manapun sejak LDP kembali berkuasa pada 2012 lalu. Buruknya jejak pendapat disebabkan kemarahan pemilih terhadap inflasi dan cara Fumio Kishida dalam menangani serangkaian skandal sebelumnya.
Suap itu diduga diberikan kepada anggota partai yang melebihi kuota penjualan tiket untuk acara penggalangan dana partai.
“Jika Anda yakin untuk menjual (tiket), jika Anda menjual lebih dari yang seharusnya Anda jual, itu semua akan menjadi penghasilan Anda, jadi itu mudah dan bagus,” ujar seorang pejabat senior yang pernah bekerja di kantor anggota parlemen LDP.
Skandal terbaru tersebut melibatkan faksi terbesar dalam LDP yang dipimpin oleh mantan PM Jepang, Shinzo Abe sebelum pembunuhannya tahun lalu.
Dilansir dari Japan Today, Skandal penggalangan dana politik seputar faksi terbesar partai yang berkuasa di Jepang mungkin menandakan berakhirnya pemerintahan PM Fumio Kishida yang sudah berada di bawah tekanan atas hubungannya dengan kelompok agama kontroversial. Saat menjabat sebagai ketua kebijakan partai pada 2019 lalu, Kishida bertemu dengan tokoh senior Gereja Unifikasi yang sering dicap sebagai aliran sesat.
Imbasnya, banyak anggota partai mulai yakin bahwa LDP tidak akan mampu memenangkan pemilu nasional jika Kishida sebagai pemimpin mereka.
Kishida sangat ingin mencalonkan diri kembali sebagai presiden dari partai yang berkuasa dalam Pemilu September 2024 nanti. Namun, seorang anggota partai yang berkuasa mengatakan skandal penggalangan dana politik ini pasti akan menyebabkan pemerintahan Fumio Kishida semakin kehilangan kepercayaan publik, yang dapat mendorong anggota parlemen LDP untuk memintanya mundur dari jabatan sebagai PM Jepang.
Baca Juga:
Riset Sebut Remaja Bisa Habiskan Hingga Rp200 Ribu Per Minggu Untuk Rokok
Masjid Istiqlal Indonesia di Gaza Hancur Diserang Militer Israel
