PKS Kampanye Tolak IKN, Respons Anies dan Muhaimin Berbeda

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengampanyekan penolakan pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur. PKS berharap partai politik (parpol) yang tergabung dalam koalisi pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) ikut menolak pemindahan IKN.

“Salah satu rekam jejak PKS di Parlemen yang paling krusial bagi masa depan bangsa dan akan menjadi salah satu gagasan utama yang akan diperjuangkan PKS pada Pemilu tahun 2024 adalah tentang isu Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN),” ujar Presiden PKS, Ahmad Syaikhu dalam acara ‘Kick Off Kampanye Nasional PKS: Road to Final 2024’ yang disiarkan akun Youtube PKSTV, Minggu (26/11/2023).

Sikap PKS menolak IKN, kata dia, berdasarkan aspirasi dari tokoh masyarakat, akademisi, aktivis lingkungan hidup, dan mayoritas suara publik. PKS mengambil sikap menolak disahkan RUU IKN dan menganggap Jakarta tetap layak sebagai ibu kota Indonesia.

Dari segi historis, proklamasi kemerdekaan, sumpah pemuda, dan peristiwa bersejarah bangsa Indonesia lainnya dilahirkan di Jakarta. Dari segi pembangunan, kata dia, upaya menghadirkan pemerataan pembangunan bukan dengan memindahkan ibu kota, melainkan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah. Pemerataan pembangunan dapat pula dilakukan dengan membesarkan kota tingkat menengah dan kecil. Serta, membangun desa sebagai penopang kemajuan pembangunan kota.

“Kami sepakat kalau pembangunan harus mampu menghadirkan keadilan dan pemerataan di seluruh Nusantara, di Indonesia, namun memindahkan ibukota sebagai cara melakukan pemerataan pembangunan itu argumen yang tidak tepat,” tutur Syaikhu.

Dari segi keberlanjutan, pentingnya pelestarian lingkungan hidup dan merawat ekologi demi generasi penerus bangsa.

“Kalau Allah takdirkan PKS menang, kita akan menginisiasi bahwa ibukota negara tetap di Jakarta. Lalu, bagaimana dengan yang sekarang sudah dibangun di Kalimantan, di ibukota Nusantara, itu akan tetap kita jadikan pusat pertumbuhan ekonomi. Ibukota pertumbuhan ekonomi, tentu kita akan tetap dengan konsep green economy, karena disana adalah paru-paru Indonesia dan juga diakui sebagai paru-paru dunia,” ucapnya.

Respons AMIN

Menanggapi PKS menolak IKN, capres nomor urut satu, Anies Baswedan mengatakan, Indonesia saat ini membutuhkan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Semestinya pembangunan dilakukan di banyak wilayah, bukan terpusat pada satu lokasi saja. Kata dia, anggaran seharusnya dialokasikan untuk membangun banyak wilayah, bukan hanya berfokus pada satu lokasi saja.

“Jangan sampai kita membangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimpangan baru. Inilah visi kami (Anies Baswedan dan cawapresnya, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan kami semua menyiapkan susunan programnya untuk bisa mendorong desa-desa maju, kota kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia,” tutur Anies.

Sementara itu, cawapres nomor urut satu, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memiliki bersikap berbeda dengan rekan koalisinya, PKS. Ia justru mendukung pembangunan tersebut karena sudah diatur melalui UU 3/2023 tentang IKN.

“PKB sampai hari ini masih yakin bahwa undang-undang IKN itu harus dilaksanakan,” ujar Ketua Umum PKB itu.

Namun, Cak Imin mengaku menghormati gagasan PKS. “Ya itu otoritas partai masing-masing. Mari kami beri kesempatan semua berpikir. Tapi, intinya dinamika biasa,” ucapnya.

Baca Juga:

Setelah 15 Tahun Akhirnya Korban Lumpur Lapindo Terima Sertifikat Tanah

Ganjar Milenial Adakan Pelatihan Content Creator Demi Tingkatkan Skill Pemuda Takalar

Israel Janji Lanjutkan Perang Demi Babat Habis Hamas Pasca-Gencatan Senjata