Prabowo Sebut Izin Tambang Diberikan ke PBNU, PKB : Jangan Asal Bicara, Supaya Tak Jadi Fitnah
Viral capres nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut adanya izin usaha pertambangan (IUP) bekas badan usaha swasta yang diberikan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Pernyataan itu terselip saat Prabowo menjawab pertanyaan dalam acara Diskusi Bersama Perwakilan Kiai Kampung se-Indonesia di Malang, Sabtu (18/11/2023).
Pernyataan tersebut diawali Prabowo yang membahas dana abadi pesantren sebagai program pemerintahan era Kepresidenan Joko Widodo (Jokowi). Ia menganggap program itu dicanangkan sebagai ‘pancingan’ atau stimulus dalam memajukan pesantren. Selain itu, Prabowo juga menyinggung ‘pancingan’ lain yang diberikan pemerintah kepada kalangan organisasi masyarakat (ormas).
“Pemerintah Pak Jokowi sudah mencabut 2.600 izin tambang dari swasta-swasta dan sudah diberikan, pertama ke PBNU. Itu pancing-pancing yang akan dibagi,” tutur Prabowo.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengaku heran dengan Prabowo yang menyatakan IUP dicabut dan langsung diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke PBNU.
“Kok bisa Prabowo mengatakan izin yang dicabut kemudian langsung diberikan oleh presiden kepada PBNU, bukankah ada mekanisme untuk pemberian sebuah izin? Jangan sembarang bicara karena itu merusak kredibilitas PBNU yang seolah-olah dapat izin tanpa mekanisme yang sesuai peraturan,” ujar Jazilul kepada Asumsi.co, Selasa (21/11/2023).
Ia meminta Prabowo menunjukkan bukti PBNU memperoleh izin tambang. Mengingat guna mencegah fitnah terhadap ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut.
“Supaya tidak jadi fitnah, coba tunjukan bukti PBNU dapat izin tambang, tambang apa dan dimana tambangnya,” tutur Jazilul.
Ia berharap Prabowo memperjelas pernyataannya terkait IUP bekas badan usaha swasta yang diberikan kepada PBNU. Sebab pernyataan itu dinilai Jazilul dapat menggiring opini publik seakan-akan PBNU dapat jatah.
“Tolong jangan asal bicara seolah-olah PBNU dapat jatah. Ini perlu diperjelas supaya nanti tidak jadi fitnah, dikira oleh struktur dan simpatisan NU dibawah, pimpinan mereka dapat sesuatu tapi tidak transparan. Ini kan merusak organisasi. Jangan coreng nama baik PBNU,” ucapnya.
Baca Juga:
DPRD DKI Usulkan Pembangunan Rumah Sakit Khusus Pecandu Judi Online
Pilot Garuda Pose Tiga Jari Bersama Mahfud, Erick Thohir: Mereka Bukan ASN
