General

Syarat Kerja Diskriminatif Bukti Isu SARA Masih jadi Persoalan

Tesa– Asumsi.co

featured image
Antara

Jagat media sosial diramaikan tagar #BoikotJNE, setelah salah satu mitra PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) membuka lowongan kerja sebagai kurir.

Memang terlihat biasa, namun poster lowongan kerja itu memuat salah satu poin syaratnya yakni beragama Islam justru diskriminatif dan mengandung isu suku, ras, agama, dan antar golongan (SARA).

Poster itu berasal dari Cabang JNE di Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Adapun perusahaan yang menaunginya ialah CV Bangun Banua Lestari yang adalah mitra dari JNE.

Masalah ini sontak membuat netizen geram. Meski JNE langsung memberikan klarifikasi terkait kegaduhan ini, termasuk akan memberi sanksi tegas terhadap oknum karyawan yang menjadi dalam dalam kasus ini, namun kasus ini membuktikan bahwa isu diskriminatif SARA masih menjadi persoalan di Indonesia.

Banyak Praktik Serupa

Pengamat Sosiolog Imam B. Prasodjo menilai memang tindakan mitra JNE tersebut mengandung isu SARA. Menurutnya, para ahli hukum perlu berbicara soal kesetaraan hak dari setiap warga negara untuk mendapatkan kesempatan untuk bekerja.

“Menurut saya, respon warga terkait hal ini wajar terjadi. Sebenarnya, isu SARA tidak hanya terjadi sekali, namun banyak pihak-pihak tersembunyi yang masih mempraktikan tindakan diskriminatif di luar sana,” ujar Imam kepada Asumsi.co, Rabu (8/12/21).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 5 tentang Ketenagakerjaan berbunyi setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Sehingga, Imam menilai secara terbuka tindakan JNE telah melanggar perundang-undangan tersebut.

“Sanksi sosial dapat menjadi salah satu mekanisme bagi perusahaan yang diskriminatif ras, suku, dan asal daerah bukan hanya atas dasar agama saja. Selain itu, harus ada upaya penindakan hukum karena secara jelas melanggar perundang-undangan ketenagakerjaan,” tegasnya.

Tidak Ada Sangkut Pautnya

Imam menjelaskan apabila pekerjaan yang sifatnya umum seperti staff atau pemberi layanan umum, tentu syaratnya juga harus umum. Namun, menurutnya, apabila pekerjaan tertentu seperti guru agama, wajar jika menempatkan syarat harus beragama Islam, Kristiani, Hindu, Budhha, atau Katolik lantaran masuk dalam spesifik keperluan.

Dalam hal ini, Imam melihat tidak ada sangkut pautnya antara agama dengan posisi pekerjaan sebagai kurir. Imam mengungkap syarat pekerja yang perlu diterapkan oleh perusahaan, yakni pekerja yang memiliki integritas seperti orang yang jujur, bertanggungjawab, profesional, dan lain sebagainya.

“Sifat-sifat itu dinilai penting untuk seluruh perusahaan dan menjadi syarat utama. Kapasitas juga masuk dalam syarat penting. Aabila JNE mencari pekerjaan yang sesuai dengan tugasnya maka kapasitas menjadi fokus utama dalam syarat tersebut,” katanya.

Sehingga, jika persyaratannya mengerucut ke latar belakang tertentu maka menimbulkan banyak pertanyaan soal hak-hak para pencari kerja.

“Tindakan itu dapat disebut kekeliruan oleh perusahaan. Sehingga, wajar apabila diprotes oleh publik,” ujar Imam.

Menurutnya, seluruh pihak perlu meningkatkan kesadaran sebelum adanya payung hukum soal tindakan diskriminatif di lingkup pekerjaan. Sehingga, Imam berharap isu SARA yang terjadi saat ini dapat menjadi momentum sebagai pemicu berhentinya tindakan diskriminatif.

#BoikotJNE Tidak Hanya Terjadi Satu Kali

Faktanya, #BoikotJNE tidak hanya terjadi sekali. Sebelumnya, JNE sempat terkena dampak tagar #BoikotJNE pada Desember 2020. Pasalnya, terdapat foto Sekretaris Jenderal HRS Center, Haikal Hassan yang berpose dengan sejumlah perempuan yang mengenakan seragam JNE di depan spanduk bertuliskan Pengajian 2 Bulanan.

Sekadar informasi, JNE memang rutin menjalankan pengajian untuk seluruh karyawannya. Sehingga, pengajian saat itu yang dihadiri oleh Haikal sebagai tamu wajar disambut oleh karyawan dengan berfoto bersama.

JNE juga ditimpa oleh komentar miring soal ucapan selamat ulang tahun dari Ustaz Abdul Somad (UAS) untuk JNE. Bahkan, JNE dilabeli dengan kata-kata rasis sebagai kadal gurun.

Presiden Direktur JNE, Mohamad Feriadi bahkan harus turun tangan membantah mempunyai afiliasi dengan kelompok organisasi kemasyarakatan tertentu. Ia menduga adanya pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan momen panasnya perpolitikan di Indonesia saat ini.

"Demi Allah bahwa JNE adalah organisasi yang netral. JNE tidak berafiliasi dengan organisasi, kelompok, atau perorangan manapun," kata Feriadi dilansir Antara.

Komentar tersebut muncul karena masih dalam lingkup suasana politik di Indonesia masih memanas usai Pilpres 2019. Padahal, Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut memberikan ucapan selamat di hari perayaan HUT Ke-30 JNE.


Baca Juga:

Share: Syarat Kerja Diskriminatif Bukti Isu SARA Masih jadi Persoalan