Tiga BUMN Dilaporkan ke Komnas HAM, Diduga Pasok Senjata ke Junta Militer Myanmar

Sejumlah kelompok aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) melaporkan tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Komnas HAM terkait dugaan aktivitas penjualan senjata kepada rezim junta militer Myanmar, Senin (2/10/2023).

Kelompok aktivis HAM yang terdiri dari The Chin Human Rights Organisation and Myanmar Accountability Project serta mantan Jaksa Agung Indonesia dan pembela hak asasi manusia, Marzuki Darusman itu, mendesak Komnas HAM menginvestigasi dugaan penjualan senjata oleh perusahaan pelat merah ke Myanmar.

Kuasa Hukum kelompok tersebut, Feri Amsari mengatakan, tiga perusahaan pembuat senjata milik negara telah menjual peralatan ke Myanmar sejak kudeta.

Ketiga perusahaan tersebut adalah PT Dirgantara Indonesia, PT PAL, serta PT Pindad. Ketiga perusahaan negara itu dituduh telah memasok persenjataan ke Myanmar melalui perusahaan Myanmar bernama True North, yang menurut mereka dimiliki oleh putra seorang menteri di Myanmar.

Dilansir dari Reuters, perusahaan induk pertahanan milik negara DEFEND ID, yang unitnya meliputi PT Pindad, PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia, mengatakan bahwa perusahaan tersebut belum mengekspor peralatan pertahanan ke Myanmar setelah 1 Februari 2021, ketika kudeta di Myanmar meletus, Rabu (4/10/2023).

Direktur PT Pindad sebelumnya mengatakan kepada media bahwa pihaknya tidak menjual produk ke Myanmar sejak 2016. PT Dirgantara Indonesia menyatakan tidak pernah memiliki kontrak dengan Myanmar atau pihak ketiga terkait.

Para aktivis mengatakan Myanmar telah membeli berbagai barang dari perusahaan tersebut, termasuk pistol, senapan serbu, dan kendaraan tempur.

Diketahui bahwa Indonesia mendukung Resolusi Majelis Umum PBB yang menyerukan “semua negara anggota PBB untuk mencegah aliran senjata ke Myanmar” setelah kudeta.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan pihaknya sedang mempelajari pengaduan tersebut. Juru bicara kementerian pertahanan tidak menanggapi permintaan komentar.

Sementara itu, Darusman mengatakan Komnas HAM, wajib melakukan penyelidikan mengingat perusahaan milik negara berada di bawah kendali dan pengawasan pemerintah.

Pelapor khusus PBB untuk Myanmar melaporkan pada bulan Mei bahwa militer Myanmar telah mengimpor senjata dan material terkait senilai setidaknya 1 miliar dolar Amerika Serikat (AS) sejak kudeta. Barang-barang itu sebagian besar berasal dari Rusia, Tiongkok, Singapura, Thailand, dan India.