Kemenag Akan Kaji dan Rancang Ulang Teknis Penyelenggaraan Haji

Kementerian Agama (Kemenag) RI memastikan, bakal mendesain ulang scenario penyelenggaraan haji agar pelaksanaannya di tahun mendatang, semakin lebih baik. Khsusunya, terkait pemulangan jemaahnya.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Kemenag, Hilman Latief mengatakan, terkait rencana tersebut pihaknya telah melakukan evaluasi terkait hal teknis untuk pemulangan jemaah haji gelombang pertama ke Indonesia dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah berakhir pada Rabu (19/7/2023).

Dengan demikian, ia mengatakan dalam waktu dekat akan segera dimulainya tahap pemulangan jemaah haji gelombang kedua, melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) di Madinah, Arab Saudi.

“Alhamdulillah, saat ini kita sudah di tahap akhir untuk pengiriman jemaah haji melalui Bandara Jeddah. Kami mempelajari banyak hal terkait skenario untuk penataan dan perbaikan penyelenggaraan haji tahun-tahun berikutnya,” ujar Hilman melalui keterangan persnya dikutip dari situs resmi Kemenag RI, Selasa (28/7/2023).

Menurut Hilman, ada sejumlah teknis penyelenggaraan haji yang akan dikaji dan dirancang ulang. Pertama, terkait keberangkatan dan kepulangan jemaah karena berkaitan erat dengan pengaturan ritme jadwal penerbangan pesawat.

“Soal kepulangan dan keberangkatan, saat ini tim kami sedang mereka-reka jadwal pesawat dan ritmenya, mau bagaimana? landai di awal, tinggi di tengah, landai di belakang, rata, atau kah naik turun itu ritmenya? sedang kita pelajari,” tuturnya.

Kedua, lanjut dia durasi waktu jemaah tinggal di Makkah dan Madinah. Ini merupakan amanah khusus dari Menteri Agama (Menag), Yaqut Chalil Qoumas untuk melakukan kajian ulang. Kata dia, Menag mengharapkan ke depan durasi tinggal jemaah di Saudi Arabia bisa dipersingkat, dengan tetap mempertimbangkan regulasi yang berlaku di Saudi.

“Sebagaimana amanah dari bapak Menag, kami Ditjen PHU, diminta mendesain ulang tentang lama masa tinggal jemaah di Madinah dan di Makkah. Syukur-syukur bisa diperpendek. Tapi semua itu tergantung dengan regulasi yang ada di Saudi Arabia,” ucapnya.

Lebih lanjut, poin terakhir terkait pelayanan jemaah di masa puncak haji yakni di wilayah Arafah, Muzdalifah, dan Mina  (Armina) perlu didesain ulang supaya pelaksanaannya menjadi lebih baik. Ia pun memastikan, Kemenag akan membentuk tim khusus dan akan terus berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi.

“Paling penting, yaitu menangani selama prosesi Armina atau Masyair. Itu juga sedang kami desain. Dan ini adalah special force yang akan ditangani tim khusus. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik. Kami juga mengomunikasikan hal ini dengan pemerintah Saudi Arabia, karena apa pun yang kita lakukan nanti terkait dengan regulasi yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi,” ujar Hilman.

Terkait kinerja Mashariq yang tidak optimal dalam memberikan layanan di Armina, kata dia, sampai saat laporan terakhir yang diterimanya, sebatas keterlambatan penjemputan di Muzdalifah selama 3 jam. Hasil investigasi pemerintah Indonesia dan Arab Saudi yang menyeluruh masih menunggu laporan resmi.

“Untuk yang lain, masih dikaji oleh pemerintah Saudi, karena ada banyak faktor, bagaimana ketidakoptimalan itu terjadi, dan kita masih menunggu secara resmi,” pungkasnya.