Penyelamatan Pilot Susi Air, Komisi I DPR Minta Pemerintah Tak Rendahkan Harga Diri
Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid mengingatkan pemerintah agar jangan sampai menjatuhkan harga diri bangsa, terkait upaya penyelamatan Pilot Susi Air, Philip Mark Merthrtens yang disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Meutya mengharapkan pemerintah melakukan upaya pembebasan pilot Susi Air tersebut dengan tetap terus mengupayakan negoisasi. Ia menegaskan, jangan sampai pemerintah menunjukkan kesan lemah di hadapan mereka.
“Negosiasi harus diutamakan. Pemerintah dan aparat keamanan Indonesia harus bisa memastikan keselamatan sandera, tapi sekaligus tidak boleh merendahkan harga diri bangsa,” ujarnya melalui keterangan persnya, Kamis (6/7/2023).
Ia pun meminta persoalan penyaanderaan tersebut tidak berhenti hanya dengan pemberian uang tebusan senilai Rp 5 miliar. Terlebih, KKB sempat mengancam akan menembak mati pilot asal Selandia Baru tersebut, sebelum akhirnya meminta uang tebusan.
“Pemerintah jangan berhenti pada pemenuhan tuntutan uang tebusan kepada KKB dalam membebaskan pilot Susi Air. Harus ada pertimbangan langkah negosiasi lanjutan untuk meredakan aksi KKB yang masih terus terjadi sampai saat ini di Papua,” tuturnya.
Meutya mengaku memahami urgensi pemerintah dan aparat keamanan yang berencana memenuhi permintaan uang tebusan KKB itu. Ia memercayai pemerintah dan aparat keamanan telah melakukan berbagai upaya strategis yang tidak semuanya bisa disampaikan ke publik.
“Selain keselamatan nyawa manusia, persoalan tersebut juga menyangkut hubungan diplomatik dengan negara asal pilot yang disandera,” ucapnya.
Oleh sebab itu, Meutya mendesak pemerintah segera mencari penyelesaian yang komprehensif dalam menghadapi aksi-aksi kekerasan KKB sudah tidak dapat ditolerir lagi.
Ia menilai, pemerintah perlu melibatkan masyarakat setempat dalam penyelesaian masalah KKB. Ia menyakini warga Papua mempunyai pendekatan dari segi kearifan lokal untuk menangani KKB.
“Selagi memperkuat personel keamanan di Papua, pemerintah juga perlu mencari tambahan kekuatan lain. Kekuatan dari TNI/Polri bisa ditambah dengan bantuan warga atau komunitas lokal di Papua yang memahami struktur daerah, kondisi budaya serta adat istiadat di sana,” tegasnya.
Sebaiknya, kata dia, pemerintah meningkatkan pembangunan di daerah terpencil untuk mengurangi ketidakpuasan sosial yang dimanfaatkan oleh KKB dalam melakukan aksi kekerasan.
Politikus Partai Golkar ini mengingatkan, pemerintah tidak boleh dikalahkan KKB yang terus menciptakan gangguan keamanan dan mengancam kedaulatan negara.
“Untuk meredam upaya KKB merekrut warga, peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar adalah sebuah keharusan. Dengan meningkatkan kualitas hidup rakyat, kita berharap tidak ada masyarakat yang berpaling dari Ibu Pertiwi,” tandasnya.
