Jokowi Tegaskan Akan Ikut Cawe-cawe Demi Bangsa dan Negara
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghalalkan dirinya untuk cawe-cawe atau intervensi, dalam politik di Pemilu 2024. Hal itu bakal dilakukannya, asalkan ditujukan demi kepentingan bangsa dan negara.
Sebut Tak Langgar Konstitusi: Jokowi mengatakan, upaya itu dilakukan supaya menjamin keberlanjutan pembangunan meskipun ada transisi kepemimpinan.
Adapun, isu cawe-cawe ini dalam Pemilu 2024 muncul usai Jokowi mengumpulkan enam ketua umum partai politik di Istana guna membahas politik.
“Cawe-cawe untuk negara, untuk kepentingan nasional. Saya memilih cawe-cawe dalam arti yang positif, masa tidak boleh? Masa tidak boleh berpolitik? Tidak ada konstitusi yang dilanggar. Untuk negara ini, saya bisa cawe-cawe,” kata Jokowi saat menjamu sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/5/2023).
Demi Kemajuan Negara: Jokowi menegaskan, keberlanjutan pembangunan Indonesia diperlukan guna menjadi negara maju. Oleh sebab itu, menurut orang nomor satu di Indonesia tersebut, bangsa ini memerlukan pemimpin yang kelak melanjutkan warisan pembangunannya.
Presiden mengingatkan, bangsa ini hanya memiliki waktu 13 tahun untuk memanfaatkan bonus demografi untuk melejitkan Indonesia menjadi negara maju.
Ia mengingatkan tak semua negara berhasil menjadi negara maju meskipun mendapatkan momentum bonus demografi.
“Beberapa negara yang lepas dari negara berkembang menjadi negara maju. Korsel, Taiwan, mereka bisa melompat. Indonesia bisa nggak menjadi negara maju?” katanya.
Penerus Lanjutkan Pembangunan: Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku tak sudi, jika penggantinya sebagai presiden kelak menghentikan pelbagai pembangunan yang kini tengah berjalan.
“Kepemimpinan itu jangan maju mundur. Siapa pun yang memimpin harus mengerti apa yang dikerjakan, mikro, makro, situasi global,” ujarnya.
Kritik Bappilu: Pernyataan Jokowi pun menuai kritikan dari sejumlah pihak. Deputi Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai pernyataan Jokowi berlebihan. Menurutnya sikap Jokowi tidak bisa dibenarkan apa pun justifikasinya.
Jokowi dianggap terlalu percaya diri terhadap pencapaiannya. Padahal menurut Kamhar, kenyataannya tidak demikian.
“Kepemimpinan Jokowi selama dua periode, namun belum mampu memenuhi seabrek janji politiknya,” kata Kamhar dalam keterangan persnya, Selasa (30/5/2023).
Bandingkan dengan SBY: Kamhar menyebutkan, sejumlah aspek di bidang pemerintahan yang dilakukan Jokowi, menurutnya juga mengalami perlambatan bahkan mundur dibandingkan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY.
“Jadi melihat potret pemerintahan Pak Jokowi, justru yang paling pas dan relevan adalah melakukan perubahan dan perbaikan. Pelanjut Jokowi hanya akan membuat ikhtiar Indonesia maju, Indonesia Emas 2045 semakin jauh panggang dari api,” tuturnya.
