Isu Terkini

Warga Papua Kabur ke PNG, Efek Kikuk Pemerintah Tangani Konflik

OlehRay

featured image
Ilustrasi: ANTARA News Papua/Marius Frisson Yewun

Sekitar 200 warga negara Indonesia (WNI) asal Papua dikabarkan ramai-ramai mengungsi ke Papua New Guinea (PNG). Hal ini menyebabkan pasukan keamanan dan pertahanan PNG bergerak ke perbatasan untuk melakukan penyelidikan.

Diselidiki Pasukan PNG

Melansir ABC Australia, alasan WNI yang mengungsi ke PNG karena mereka mengaku khawatir terjadinya eskalasi konflik antara aparat TNI dan Polri dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) selama dua pekan ini. 

Dikabarkan kalau baku tembak yang terjadi baru-baru ini menyebabkan anak-anak dan warga sipil lainnya luka parah hingga meninggal dunia. Hal ini membuat mereka memutuskan untuk melarikan diri ke negara tetangga.

Masuknya para pengungsi dari Papua ini, membuat pemerintah PNG menurunkan pasukan pertahanannya ke kawasan perbatasan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan, masuknya para pengungsi tidak memicu masalah seperti masuknya KKB ke wilayah mereka.

Komandan Pasukan Pertahanan PNG, Gilbert Toropo mengungkapkan alasan lain diterjunkannya pasukan khusus ke perbatasan untuk mengecek kemungkinan adanya militer dari Indonesia yang masuk ke perbatasan untuk mengejar orang yang dianggap mereka sebagai bagian dari KKB.

"Jadi mereka (pasukan) sedang melakukan penilaian sejauh mana konflik ini berlangsung. Kami khawatir konflik ini mempengaruhi warga kami," jelas dia.

Gilbert Taropo mengharapkan, Indonesia segera berdialog dengan pemerintah PNG untuk sama-sama mencari solusi atas kaburnya ratusan orang warga Papua ke negaranya. Adapun jumlah pasti WNI yang kabur ke PNG, kata dia saat ini terus diselidiki.

Eskalasi Konflik

Menyikapi informasi warga Papua yang melarikan diri ke PNG, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah memastikan saat ini pemerintah Indonesia tengah menelusurinya lebih lanjut.

Ia mengatakan, Kemenlu tengah mencari tahu motif warga Papua melarikan diri ke negara tetangganya. "Sejauh ini, kabar tersebut masih diverifikasi oleh perwakilan RI di PNG dan pemerintah PNG," ucapnya melalui pesan singkat, Senin (8/11).

Kepala Divisi Hukum Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andi Muhammad Rezaldy mengungkapkan pasca adanya konflik bersenjata antara KKB dengan aparat yang terus terjadi, memang membuat kondisi di Papua semakin tidak kondusif.

Ia mengaku tak heran membuat warga di Papua semakin merasa tidak nyaman. Hal ini, kata dia semestinya menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia.

"Eskalasi konflik antara KKB dan aparat memang membuat situasi di sana semakin tidak kondusif. Tentu ini membuat kondisi psikologis masyarakat setempat merasa aman berada di daerahnya, sehingga harus mengungsi ke negara lain," katanya kepada Asumsi.co melalui sambungan telepon.

Andi menambahkan KontraS memantau hampir setiap bulan menerima informasi terjadi kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua yang selama ini pelaku awalnya masih menjadi misteri.

"Penting untuk memastikan aktornya siapa. Negara harus melakukan penyelidikan lebih lanjut dan tidak bisa disimpulkan pelakunya hanya KKB atau militer dan aparat di sana," ucapnya.

Cari Perlindungan

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional, Usman Hamid menyebutkan saat ini ada sekitar 180 orang melarikan diri ke pos Tumobil dekat perbatasan antara Papua dan PNG. Warga setempat, kata dia diketahui mengungsi untuk mencari perlindungan pasca terjadinya baku tembak antara KKB dan aparat di Kabupaten Intan Jaya, Papua baru-baru ini.

"Memang ada sekitar 180 orang yang mengungsi. Mereka yang mencari perlindungan dan meninggalkan kampung halaman adalah yang tinggal di daerah terjadinya konflik dan aksi kekerasan. Ini yang mesti dihentikan karena bisa terus mengorbankan masyarakat sipil," jelasnya saat dihubungi Asumsi.co.

Ia menegaskan siapa pun yang berkonflik dan menggunakan senjata sangat berbahaya dan jangan sampai mengorbankan, serta melukai warga sipil.

Usman mengingatkan, pemerintah selalu mengatakan dalam berbagai kesempatan untuk menjamin keamanan dan kedamaian tanah Papua. Namun pada kenyataannya, ia menyayangkan konflik terus terjadi.

"Aman berarti tidak ada yang ketakutan dan tidak mendengar letupan senjata kemudian masyarakatnya sejahtera. Maka ini perlu dikritisi dengan kondisi di lapangan saat ini. Apakah benar demikian?," imbuhnya.

Upaya Pemerintah Dipertanyakan

Andi juga mempertanyakan upaya pemerintah dalam menjamin keamanan dan kedamaian di Papua. Menurutnya, pendekatan-pendekatan militer di Tanah Papua harus segera diakhiri. 

Pemerintah, kata Andi seharusnya mengupayakan dialog dengan melibatkan pihak-pihak yang berseteru atas konflik yang terjadi di Bumi Cenderawasih. 

Selain itu, berkaitan dengan situasi pasca adanya konflik bersenjata dengan KKB yang mengakibatkan banyak sekali orang Papua mengungsi, semestinya juga menjadi perhatian pemerintah.

"Pemerintah punya kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi dan segera mengatasi akar konfliknya. Dikhawatirkan nanti semakin banyak warga Papua yang mengungsi di PNG karena warga asli Papua banyak yang merasa menjadi korban di tanahnya sendiri," ungkapnya.

Sementara itu, Koordinator KontraS Yati Andriyani menilai dalam menangani permasalahan di Papua belakangan ini, pemerintah terkesan semakin kikuk dalam mengambil langkah konkret. 

Oleh sebab itu, ia mendesak pemerintah segera menarik mundur aparat bersenjata yang berada di Tanah Papua. Selanjutnya, bukan cuma militer namun Polri juga diminta untuk melakukan tugasnya dengan tidak menggunakan kekuatan secara berlebihan.

"Tidak menggunakan diskresi secara serampangan dengan tidak menggunakan hukum untuk melakukan penangkapan dan penahanan yang berujung pada kriminalisasi bagi aktivis Papua dan Orang Asli Papua," katanya.

Berdasarkan catatan KontraS, setidaknya telah terjadi 35 peristiwa kekerasan yang menempatkan warga sipil menjadi korban sepanjang tahun 2021. Adapun ragam peristiwa tersebut meliputi penembakan, perusakan fasilitas, pembakaran rumah warga, penganiayaan, dan salah tangkap. 

Beberapa peristiwa tersebut, kata Kontras telah berimplikasi pada kerugian, utamanya terhadap warga sipil sehingga mereka harus mengungsi dari tempat tinggalnya. Selain mengungsi, tercatat bahwa konflik yang berlanjut di tahun 2021 telah menimbulkan 25 orang luka, 14 orang tewas, dan 106 ditangkap.


Baca Juga:

Share: Warga Papua Kabur ke PNG, Efek Kikuk Pemerintah Tangani Konflik