Isu Terkini

Menpan-RB Soal Polemik Anggaran Kemiskinan Rp500 Triliun Habis Cuma Buat Studi Banding dan Rapat di Hotel

Ray Muhammad — Asumsi.co

featured image
Unsplash/Mufid Majnun

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, sebagian program kemiskinan yang dijalankan sejumlah instansi, sejauh ini belum berdampak optimal. Hal ini disebabkan, sebagian besar anggaran penanganan kemiskinan, kabarnya tersedot untuk rapat dan studi banding kemiskinan.

Memicu Polemik: Sontak, kabar ini pun memicu polemik di tengah publik yang mempertanyakan pengelolaan anggaran program kemiskinan yang dilakikan oleh kementerian dan lembaga yang menanganinya. Menpan-RB Azwar Anas pun memberikan penjelasan lebih lengkapnya terkait hal ini.

Anas mengakui, sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal. Namun bukan karena semua anggaran penanganan kemiskinan tersedot untuk rapat dan studi banding kemiskinan. Pernyataan soal anggaran kemiskinan ini, disampaikanya saat sosialisasi kebijakan baru mengenai jabatan fungsional secara hybrid di hadapan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, pada pekan lalu.

“Jadi begini, setelah kita pilah, ada sejumlah instansi, terutama di beberapa daerah yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal. Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada tapi bukan kurang lebih Rp500 triliun habis untuk studi banding dan rapat,” ucap Anas dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/1/2023).

Gagasan Prioritas: Adapun pada saat Anas menyampaikan hal tersebut, sorotannya terkait upaya membangun logical framework yang jelas terkait reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan. Fokus terhadap logical framework program pengentasan kemiskinan ini, juga harus menjadi perhatian kalangan pemerintah daerah.  Menurutnya, jika pengentasan kemiskinan menjadi fokus utama maka perlu ada gagasan yang juga memperhatikan masalah penanganan kesehatan yang malah dikesampingkan prioritasnya.

“Jadi, bukan semua anggaran untuk studi banding atau rapat, tapi sebagian ada sehingga belum sepenuhnya selaras dengan tujuan. Ada pula yang ingin mengurangi stunting, tapi kegiatannya sosialisasi gizi, di sisi lain pembelian makanan untuk bayi malah tidak dialokasikan,“ tuturnya.

Anas menambahkan, kegiatan rapat atau seminar bukan hal yang tidak penting dilakukan. Namun dengan keterbatasan anggaran yang ada, semestinya juga ada program-program terkait masalah sosial yang harus jadi perhatian berbagai pihak yang mengelola anggarannya.

“Bukan berarti seminar tidak penting, tetapi dengan anggaran terbatas seyogianya untuk membeli bibit pohon guna ditanam di daerah sekitar sungai. Kami mencontohkan sebagian logical framework yang belum selaras, bukan menyebutkan anggaran habis untuk rapat,” terangnya.

Tekan Angka Kemiskinan: Menpan-RB mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga September 2022, tingkat kemiskinan Indonesia mengalami penurunan sebesar 9,57 persen, dibandingkan angka pada September 2021 sebesar 9,71 persen. Sementara itu, target angka kemiskinan pada tahun 2024 menyentuh 7 persen. Melihat data per September 2022, maka menurutnya dua tahun ke depan minimal angka kemiskinan ditekan hingga 1,2 persen per tahunnya.

Oleh sebab itu, Anas menyebutkan berdasarkan arahan  Presiden Joko Widodo (Jokowi), seluruh komponen pemerintah mulai dari pusat ke daerah satu suara untuk saling mendukung mempercepat menekan angka kemiskinan di Indonesia.

“Sehingga bisa mencapai 7 persen pada 2024. Ini tugas yang tidak ringan. Saat ini, pemerintah terus mengakselerasi Program Reformasi Birokrasi (RB) tematik pengentasan kemiskinan, sebagai dukungan penguatan tata kelola birokrasi untuk mencapai target penurunan kemiskinan menjadi 7 persen pada 2024,” tandasnya.

Share: Menpan-RB Soal Polemik Anggaran Kemiskinan Rp500 Triliun Habis Cuma Buat Studi Banding dan Rapat di Hotel