Isu Terkini

Usul Capres-Cawapres Independen, LaNyalla Ingatkan Hak Konstitusi DPD

OlehRay

featured
Foto: Antara

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengungkapkan pihaknya mengusulkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Paslon yang diusulnya pun bisa berasal dari independen alias non parpol.

Wacana Amandemen: Dalam laporan Antara, LaNyalla mengatakan, usulan ini disampaikan melalui gagasan perbaikan sistem tata negara, terkait wacana amendemen ke-5 Konstitusi. Lewat usulan ini, kata dia, DPD bisa mengajukan pasangan capres dan cawapres yang bukan berasal dari parpol.

Alasan: Menurutnya, alasan gagasan ini perlu dikemukakan karena keinginan DPD sebagai saluran aspirasi masyarakat, yang menginginkan hadirnya calon presiden dari unsur non partai. Hal ini diungkapkan saat menjadi pembicara kunci di Institut Agama Islam Negeri Pontianak baru-baru ini.

Hak DPD: LaNyalla menilai, di dalam sejarah perjalanan lembaga legislatif, hak DPD untuk mengajukan kandidat capres-cawapres terkesan hilang. "Ini adalah ‘kecelakaan hukum’ yang harus dibenahi," ucapnya.

Sebelum amandemen UUD 1945, kata dia, presiden dan wakil presiden dipilih MPR yang terdiri atas DPR dan Utusan Daerah serta Utusan Golongan. Maka, DPR maupun unsur utusan daerah dan utusan golongan, seperti yang diwakilkan DPD, sama-sama berhak mengajukan calon kepala negara.

Hasil Survei: Mantan Ketua PSSI ini pun mengungkit lahirnya DPD melalui Amendemen perubahan ketiga, menggantikan utusan daerah. Oleh sebab itu, ia mengharapkan hak-hak DPD menentukan tata kelembagaan di negeri ini, seperti mengajukan capres dan cawapres tidak dikebiri.

Ia juga memaparkan, hasil survei Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) yang dirilis pada 22 Mei 2021 lalu, menunjukkan 71,49% responden menyatakan, calon presiden tidak harus kader partai.

Perjuangan Rakyat: Politikus yang juga berprofesi sebagai pengusaha ini mengingatkan, kalau Indonesia lahir bukan karena adanya partai politik, melainkan dari proses perjuangan rakyat.

"Mulai dari kerajaan Nusantara hingga komunitas pergerakan, pesantren, ulama, cendekiawan serta organisasi masyarakat sipil lainnya," ucapnya.

Koreksi Tata Negara: Berdasarkan konstitusi yang teruang dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945, lanjut LaNyalla menyebutkan, segala warga negara memiliki hak yang sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, maka wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Catatan: Menurutnya gagasan untuk membuka peluang calon pemimpin dari kalangan non partai politik adalah hak konstitusional yang juga dimiliki DPD.

"Wacana Amendemen ke-5 harus kita jadikan momentum untuk melakukan koreksi atas sistem tata negara sekaligus arah perjalanan bangsa ini, demi masa depan Indonesia yang lebih baik," imbuh LaNyalla.

Share: Usul Capres-Cawapres Independen, LaNyalla Ingatkan Hak Konstitusi DPD