Korea Utara Paksa Warga Ganti Nama Supaya Terdengar Ideologis dan Revolusioner
Pemerintah Korea Utara memaksa warganya untuk mengganti nama menggunakan unsur yang berbau militeristik dan sosialis. Hal itu dilakukan demi menjunjung ideologi yang diemban rezim Kim Jong Un.
Paksa ganti nama: Baru-baru ini otoritas Korea Utara mengharuskan warga yang memiliki nama lebih lembut untuk mengubah nama yang lebih ideologis. Bukan hanya itu, mereka juga dituntut agar mengubah nama anaknya supaya terdengar lebih revolusioner.
“Penduduk mengeluh bahwa pihak berwenang memaksa orang untuk mengganti nama mereka sesuai dengan standar yang diminta oleh negara,” kata seorang penduduk provinsi timur laut Hamgyong Utara kepada Layanan Korea RFA, dilansir dari Radio Free Asia pada Jumat (2/12/2022).
Tujuan: Dahulu, orang Korea Utara memang pernah didorong untuk memberi nama patriotik kepada anak-anak mereka. Layaknya nama yang memiliki makna ideologis atau bahkan militeristik, seperti Chung Sim (kesetiaan), Chong Il (senjata), Pok Il (bom), atau Ui Song (satelit).
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, karena negara ini menjadi lebih terbuka terhadap dunia luar, orang Korea Utara menamai anak-anak mereka dengan lebih lembut. Nama yang lebih membangkitkan semangat yang lebih mudah diucapkan, seperti A Ri (orang tersayang), So Ra (cangkang keong). ) dan Su Mi (super cantik), kata sumber di dalam negeri.
Alih-alih nama yang diakhiri dengan konsonan yang terdengar lebih keras, anak-anak di Korea Utara diberi nama yang diakhiri dengan vokal yang lebih lembut, yang lebih mirip dengan nama yang diberikan kepada anak-anak di Korea Selatan.
Penolakan: Banyak orang tua sebetulnya menunjukkan keengganan yang kuat untuk mengubah nama anak mereka. Seorang penduduk di provinsi utara Ryanggang mengatakan, pemerintah telah mengancam akan mendenda siapa pun yang tidak menggunakan nama dengan makna politik.
“Perintah otoritas kehakiman untuk segera mengganti nama antisosialis sudah ditegaskan di setiap rapat warga sejak Oktober,” ujarnya.
Kendati begitu, penduduk tersebut belum bisa memastikan apakah pemerintah betul-betul akan mendenda mereka dan berapa nominal denda yang bakal dibebankan.
