Jokowi ungkap RI Kalah Gugatan WTO: Hilirisasi Nikel Jalan Terus!

Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak gentar untuk melanjutkan proses hilirisasi hasil tambang nikel, kendati kalah dalam sengketa di organisasi perdagangan dunia atau WTO.

Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) WTO pada Oktober 2022 lalu, diketahui memenangkan gugatan Uni Eropa atas Indonesia terkait kebijakan larangan ekspor bijih nikel.

Indonesia telah menghentikan ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah yang menghasilkan nilai ekspor nikel tahun 2021 melompat menjadi USD20,8 miliar atau Rp300 triliun lebih dari sebelumnya hanya USD1,1 miliar.

Akibat kebijakan tersebut, Indonesia digugat oleh Uni Eropa di WTO. pic.twitter.com/NrEpiIn2U6

— Joko Widodo (@jokowi) November 30, 2022

RI banding: Jokowi menegaskan bahwa Indonesia bakal menempuh jalur banding atas kekalahan sengketa tersebut.

“Meskipun Indonesia kalah, kita masih banding. Kita masih terus melakukan hilirisasi bahan tambang,” kata Jokowi melalui akun Twitter resminya, Rabu (30/11/2022).

Hak negara lain: Jokowi menerangkan bahwa gugatan ke WTO merupakan hak negara lain yang merasa terganggu dengan kebijakan Pemerintah Indonesia. Namun, Indonesia juga memiliki hak untuk menjadi negara maju.

Ia menceritakan bahwa Indonesia telah menghentikan ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah sejak 1 Januari 2020. Aturan itu ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019.

Buntut pelarangan bahan nikel mentah membuat Indonesia mendulang nilai ekspor nikel yang melonjak. Menurut Jokowi nilai nikel Indonesia di 2021 melompat menjadi 20,8 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp300 triliun lebih dari sebelumnya hanya di angka 1,1 miliar dolar AS.

“Akibat kebijakan tersebut, Indonesia digugat oleh Uni Eropa di WTO,” ujar Jokowi.

Lanjutkan kabijakan: Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia juga menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi akan tetap berjalan dan dipertahankan pemerintah meski diintervensi WTO.

“Arah kebijakan pemerintah pusat terkait dengan hilirisasi itu sudah menjadi langkah yang tepat. Jadi DPMPTSP seluruh Indonesia mengharapkan agar kebijakan ini, sekalipun kita ditekan dari sana-sini untuk hilirisasi, tetap kita pertahankan. Siapapun yang melakukan intervensi, kita harus jalan terus, termasuk dengan WTO,” kata Bahlil dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2022 di Jakarta, Rabu (30/11/2022), dikutip dari Antara.

Menurut Bahlil, perwakilan dinas penanaman modal seluruh Indonesia itu juga menyetujui bahwa Indonesia tidak bisa diatur-atur.

“Mereka semua taat, apa yang Bapak Presiden perintahkan, untuk hilirisasi jalan terus,” katanya.

Mantan Ketua Umum HIPMI itu menegaskan hilirisasi tidak hanya memberi manfaat bagi pengusaha dan investor besar tetapi juga turut mendukung pengusaha daerah dan UMKM jika dibarengi dengan kolaborasi.

“Tapi hilirisasi itu tidak hanya untuk menguntungkan pengusaha-pengusaha, investor, tapi juga adalah kolaborasi dengan pengusaha daerah dan UMKM yang ada di daerah agar tumbuh bersama-sama,” kata Bahlil.

Baca Juga:

Tesla Teken Kontrak Triliunan Rupiah Untuk Beli Nikel Indonesia

Alasan Pemerintah Ingin Setop Ekspor Mineral Mentah

Jokowi Siap Digugat Ketika Ekspor Bahan Mentah Mulai Disetop