Isu Terkini

Saat PKB Bicara Reformasi Jilid II

Yopi Makdori — Asumsi.co

featured image
ANTARA FOTO/SAPTONO/RF02/ss/hp/aww

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berbicara mengenai opsi reformasi jilid II. Hal ini menyusul karut-marutnya kondisi politik Indonesia yang dianggap sarat akan kekuatan para bohir atau pemodal.

“Maksud saya kapan kita akan memulainya (memulai perbaikan) atau kita remukkan sekalian supaya kita tata bareng-bereng, ada reformasi jilid II,” kata Wakil Ketua PKB, Jazilul Fawaid atau Gus Jazil dalam acara Kasih Paham! oleh Asumsi, dikutip pada Rabu (23/11/2022).

Gulirkan reformasi: Gus Jazil mengaku bahwa PKB sebetulnya berani untuk melakukan perubahan, namun hal itu terganjal sejumlah hal. Semisal hal-hal yang bersifat pragmatis seperti mengumpulkan kekuatan demi memenuhi ambang batas presiden 20 persen.

Sementara untuk mendobrak aturan ambang batas itu mesti dilakukan lewat revisi undang-undang. Revisi muskil lantaran terganjal oleh partai mayoritas di parlemen.

“Karena kan kalau revisi di DPR harus ikut partai majority,” katanya.

Paradoks: Tanpa itu, revisi pun akan mustahil terlaksana. Sehingga hal itu seakan menimbulkan paradoks untuk memperbaiki sistem perpolitikan di Indonesia.

Kekuatan bohir: Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Fahri Hamzah mengungkap besarnya pengaruh bohir atau pemilik modal dalam politik di Indonesia. Mantan politisi PKS itu mengatakan kekuatan bohir sampai bisa mengotak-atik susunan kandidat dalam pemilihan presiden atau pilpres.

“Dalam identifikasi saya saking kuatnya pembiayaan (bohir), di luar dari yang teregister itu, dia bisa menentukan berapa yang harus maju. Satu calonkah atau dua pasangkah. Itu akhirnya teorinya Burhan juga (Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi) menaruh telur di banyak basket itu artinya dia juga menentukan pertarungan ini ada berapa ronde, berapa orang dan sebagainya,” kata Fahri.

Pengaruh kuat bohir: Fahri mengakui bahwa pengaruh bohir dalam perpolitikan Tanah Air menimbulkan masalah besar. Terutama menyangkut konsekuensinya terhadap independensi partai politik dan calon presiden atau capres.

Fahri mengatakan bahwa menyelesaikan sengkarut mengenai korupsi dalam tubuh pemerintahan Indonesia dapat dimulai lewat mengatur pembiayaan dalam politik.

“Jika kita mau membersihkan Indonesia, maka uang yang masuk harus kita bersihkan,” katanya.

Menurut Fahri, pembiayaan dalam politik mestinya tidak boleh berasal dari kantung pribadi. Bisa juga diregulasi dengan ketat sehingga pembiayaan dari pihak swasta dalam politik diawasi secara saksama.

“Uang yang masuk dari private kepada pemilu tidak boleh jadi biaya pribadi. Makanya ada audit sangat ketat,” katanya.

Di Indonesia pembahasan seperti ini, menurut Fahri masih belum tuntas. Sehingga aliran duit dari pihak swasta mengalir deras dalam politik Tanah Air.

Baca Juga:

Kekuatan Bohir Disebut Bisa Kendalikan Susunan Kandidat Pilpres

Aroma Kekuatan Bohir Bercokol di Banyak Parpol

NasDem: Politik Perlu Duit, Tapi Bukan Didikte Bohir

Share: Saat PKB Bicara Reformasi Jilid II