Hasto: Dewan Kolonel Pendukung Puan Tak Sesuai AD/ART PDI Perjuangan

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, Dewan Kolonel yang merupakan wadah bagi pendukung Puan Maharani sebagai calon presiden (capres) tak sesuai AD/ART partai.

“Partai menegaskan disiplin partai dan semua terkait capres cawapres, arahan Bu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri) jelas, semua kader harus memiliki kesadaran revolusioner. Jangan grusak grusuk, sabar dan pasti pada waktu yang tepat. Momentum sesuai suasana kebatinan rakyat. Ibu Mega akan umumkan capres cawapres,” ujar Hasto, dilansir dari Antara.

Penegakan disiplin ke FX Rudy: Penegakan disiplin, kata dia, berlaku tak hanya bagi Dewan Kolonel, tetapi juga bagi politikus PDIP FX Hadi Rudyatmo alias FX Rudy.

“Jadi, semua tegak lurus disiplin, tidak hanya Dewan Kolonel. Pak FX Rudy dari Solo pun ketika nyatakan dukungan capres, itu kewenangan dari ketum, sebagai partai akan menegakkan disiplin partai, kepada semua pihak tanpa terkecuali,” tutur Hasto.

Teguran keras ke Dewan Kolonel: Ia mengaku tak ingat persis soal tanggal terhadap teguran keras yang telah diberikan DPP kepada anggota Dewan Kolonel. Namun, secara jelas, partai menegakkan disiplin kepada semua pihak.

“Saya tak ingat persis, tapi acara yang dilakukan kaderisasi DPC Tangsel, saat itu Bu Ketum menegaskan disiplin partai harus ditegakkan dan itu tidak pandang bulu,” ucapnya.

Tak punya struktur militer: Sebelumnya, Hasto menepis isu pembentukan Dewan Kolonel oleh anggota DPR RI Fraksi PDIP. Dewan Kolonel disebut-sebut dibuat untuk mendukung Ketua DPR Puan Maharani maju sebagai bakal Calon Presiden (Capres) 2024.

“Tidak ada yang namanya Dewan Kolonel, karena hal tersebut tidak sesuai dengan AD/ART partai,” tutur Hasto di Jakarta, Rabu (21/9/2022) dikutip Antara.

Hasto mengatakan tak ada partai yang memiliki struktur seperti militer. Menurut Hasto, struktur kepartaian dimulai dari Dewan Pimpinan Pusat hingga anak ranting.

“Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai, Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), hingga anak ranting. Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel,” kata Hasto.

Guyonan politik: Ia menyebut telah berkoordinasi dengan Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Hasto mengungkap keduanya menyebut bahwa isu Dewan Kolonel hanyalah guyonan dalam politik.

Baca Juga:

PDI Perjuangan Tepis Isu Bentuk Dewan Kolonel untuk Puan: Hanya Guyonan Politik

Megawati Kaget Ada Isu Dewan Kolonel untuk Bantu Puan Nyapres

Disanksi PDIP soal ‘Siap Nyapres’, Ganjar Tetap Nyatakan Siap jadi Capres