Rapat Paripurna DPRD DKI Tunda Ambil Keputusan Soal Interpelasi Formula E
Rapat Paripurna DPRD DKI untuk memutuskan interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditunda hingga batas waktu yang tidak tentukan. Keputusan itu diambil lantaran jumlah anggota yang mengikuti rapat tidak kuorum.
Keputusan: Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi sempat menunda sidang selama satu jam karena hanya ada 27 anggota yang hadir dalam rapat paripurna. Namun, jumlah anggota yang hadir tetap belum memenuhi kuorum usai rapat kembali dibuka.
Prasetyo lantas memutuskan untuk menunda rapat tanpa memberikan keterangan detil kapa rapat itu kembali digelar.
“Sebelum kami putuskan, karena ini forumnya masih forum pengusul, di dalam forum ini juga tidak kuorum 50+1, jadi rapat paripurna pengusulan interpelasi kami tunda,” ujar Prasetyo seraya mengetuk palu sidang di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (28/9/2021)
Alasan PDIP: Anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan, Johny Simanjuntak menyampaikan interpelasi merupakan hak anggota DPRD. Penyelenggaraan dan pengelolaan Formula E kurang memadai sebagaimana laporan BPK. Pembiayaan Formula E juga bergantung pada APBD.
Alasan PSI: Anggota DPRD DKI Fraksi PSI Anthony Winza Probowo menyatakan interpelasi tidak bertujuan untuk menjatuhkan Anies. Dia menyatakan interpelasi untuk mengawasi kinerja Anies terhadap penyelenggaraan Formula E di Jakarta.
Anthony berkata Anies harus menjawab pertanyaan interpelasi karena Formula E menggunakan APBD hingga triliunan rupiah. PSI juga meminta jawaban soal kontrak anggaran Formula E melebihi masa jabatan Anies. Bahkan, PSI juga menyinggung besaran commitment fee yang jauh lebih tinggi dari negara penyelenggara lain.
Perihal: Pemprov DKI Jakarta bersama Formula E telah mengumumkan masuknya sirkuit Jakarta E-Prix pada seri kejuaraan ABB Formula E Championship. Kejuaraan balap dengan kendaraan elektrik ini resmi akan diadakan di jantung Ibu Kota Indonesia, tepatnya di area Monumen Nasional (Monas).
Jumlah anggaran yang sudah diusulkan untuk perhelatan Formula E ini sekitar Rp1,3 triliun. Angka ini terdiri sekitar Rp360 miliar untuk pembayaran commitment fee dan angka sekitar Rp934 miliar untuk biaya penyelenggaraan.
