KPK Kantongi Identitas Penghubung Gubernur Lukas Enembe ke Kasino Judi Singapura
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim telah mengantongi identitas diduga penghubung Gubernur Papua Lukas Enembe ke kasino judi di Singapura.
“Kemarin juga salah satu orang yang terkait, mungkin masih diduga jadi penghubung di Singapura itu sudah ada nama,” ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto dalam konferensi pers daring yang disiarkan kanal Youtube KPK, Selasa (20/9/2022).
Akan diperiksa: Karyoto mengatakan, pihaknya akan memeriksa yang bersangkutan dalam waktu dekat ini. Pemeriksaan ditujukan guna mendalami peran dan keterlibatannya dalam dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat gubernur Papua itu.
“Tinggal nanti kita upayakan untuk pemeriksaan atau pemanggilan. Kalau dia warga negara Singapura mesti akan ada proses-proses kerja sama antarnegara untuk menghadirkan yang bersangkutan untuk bisa hadir yang bersangkutan sebagai saksi,” ujarnya.
Dugaan aliran dana: Sebelumnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap, tersangka dugaan tindak pidana korupsi Lukas Enembe diduga pernah melakukan transaksi senilai Rp560 miliar di kasino.
Sebanyak 12 hasil analisis dari PPATK telah diselidiki sejak 2017 dengan beragam variasi kasus. Di antaranya, setoran tunai dan setoran melalui pihak-pihak lain dengan jumlah mencapai ratusan miliar rupiah.
“Sebagai contoh, salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55.000.000 dolar atau Rp560 miliar. Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu, bahkan ada dalam periode pendek, setoran tunai itu dilakukan dengan nilai fantastis, 5.000.000 dolar,” ujar Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, dilansir dari Antara.
Dibelikan perhiasan: PPATK juga menemukan adanya pembelian perhiasan. Enembe membeli jam tangan seharga 55.000 USD dari setoran tunai tersebut.
“PPATK juga mendapatkan informasi, bekerja sama dengan negara lain, ditemukan ada aktivitas perjudian di dua negara berbeda dan itu juga sudah kami analisis sampaikan kepada KPK,” tutur Ivan.
Baca Juga
